Pusat Cairkan APBN Rp2,58 Triliun di NTB, Belanja Modal Terkontraksi

Ratih mengatakan APBN sebagai alat mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, terus dioptimalkan untuk mendukung berbagai sektor kehidupan masyarakat. Pada sektor kesehatan, belanja APBN telah direalisasikan sebesar Rp10,71 miliar dari komponen belanja K/L dan sebesar Rp1,05 miliar dari transfer ke daerah.

Kemudian, pada sektor pendidikan, belanja APBN telah direalisasikan sebesar Rp7,97 miliar dari komponen belanja K/L dan sebesar 544,4 miliar dari komponen transfer ke daerah. Pada sektor infrastruktur, belanja APBN telah direalisasikan sebesar Rp1,77 miliar dari komponen belanja K/L.

Dalam rangka mendukung operasional pemerintah daerah, pemerintah pusat telah menyalurkan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1,49 triliun. Untuk mendukung operasional pendidikan, juga telah disalurkan Bantuan Operasional Pendidikan sebesar Rp544 miliar kepada 9.840 sekolah dengan total penerima manfaat sebanyak 1,007 juta siswa.

Dana Bagi Hasil atas hasil sumber daya alam juga sudah disalurkan kepada pemda dengan nilai bagi hasil minerba sebesar Rp235,63 miliar, bagi hasil perikanan sebesar Rp1,54 miliar, dan bagi hasil kehutan sebesar Rp152,6 juta. Membuka tahun anggaran 2025, kata Ratih, kinerja fiskal regional lingkup NTB sampai dengan bulan Januari mengalami dinamika yang cukup besar. Penerimaan negara menghadapi berbagai tantangan dan dinamika perekonomian.

Kemudian, belanja pemerintah ikut mengalami fluktuasi sejalan dengan tindak lanjut atas instruksi untuk menunda perikatan/kontrak barang/jasa pada SEB Mendagri dan Menkeu yang disusul oleh Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Ratih menambahkan dari sisi penerimaan, penerimaan perpajakan berhasil dikumpulkan Rp270,68 miliar, terkumpul sebesar 7,61 persen dari target pada tahun 2025. Kinerja ini terkontraksi 51,28 persen yoy, ditenggarai kontraksi pada berbagai komponen pajak, antara lain bea keluar, cukai, pajak penghasilan, PBB, dan bea materai.

Berdasarkan keterangan Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Bali, NTB, NTT, lanjut Ratih, komponen bea keluar pada tahun ini tidak ditetapkan target sehubungan dengan pengalihan konsentrat tembaga pada proses commissioning smelter PT AMMAN di Sumbawa Barat.

Kanwil Ditjen Pajak Nusa Tenggara mencatat komponen PPN dan PPnBM tetap mampu mencatat pertumbuhan positif yang didorong peningkatan kegiatan ekonomi dan penurunan jumlah restitusi dibanding tahun lalu.

Bea masuk juga tetap mencatatkan kinerja positif, didukung oleh adanya beberapa aktivitas importasi beras untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Kemudian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga sudah mulai mencatatkan realisasi, berhasil dikumpulkan Rp32,67 miliar, mencapai target 6,59 persen pada tahun 2025.

Kinerja ini terkontraksi 66,9 persen dibanding tahun lalu. Penurunan terjadi pada komponen penerimaan layanan BLU terkontraksi 96,07 persen yoy maupun layanan nonBLU terkontraksi 26,25 persen yoy.

Meskipun demikian, Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara mencatat PNBP dari pengoptimalan aset/Barang Milik Negara (BMN) tetap mampu tumbuh 39,4 persen dari tahun lalu telah mencapai Rp798,7 juta per Januari 2025.

Dia menyebutkan neraca perdagangan regional melanjutkan tren defisit yang telah berlangsung sejak bulan November 2024, imbas tidak adanya eksportasi barang tambang mineral logam. Pada bulan Januari 2025, tercatat neraca perdagangan defisit sebesar USD38,28 juta atau terkontraksi 572,25 persen.

Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Bali, NTB, NTT mencatat devisa ekspor terkontraksi sebesar USD181,87 juta (y-o-y), dengan nilai USD14,93 ribu per 31 Januari 2025.

Devisa impor pun ikut mengalami kontraksi sebesar USD135,49 juta (y-o-y) dikarenakan turunnya importasi mesin sehubungan dengan selesainya pembangunan smelter oleh PT AMMAN. Tercatat, nilai devisa impor sebesar USD38,29 juta per 31 Januari 2025.