Perjalanan Dinas dari NTB ke Luar Negeri Melonjak 198 Persen

Maryono menjelaskan pertumbuhan belanja tersebut terutama didorong oleh tingginya realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK yang melonjak dari Rp2,6 miliar di 2022 menjadi Rp14,48 miliar di 2023. Kemudian, realisasi belanja barang ssampai dengan bulan Oktober 2023 sebesar Rp2,565 triliun.

Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp398,61 miliar atau 15,54 persen dibandingkan dengan tahun 2022 pada periode yang sama (y-o-y). Lima komponen belanja barang tercatat tumbuh positif dibanding tahun lalu dan hanya komponen belanja barang diserahkan ke masyarakat yang mengalami kontraksi sebesar 3,16 persen.

Ia mengungkapkan belanja perjalanan dinas tumbuh tertinggi sebesar 40,87 persen. Dengan lonjakan realisasi pada realisasi belanja perjalanan dinas luar negeri yang naik 198,78 persen dibandingkan Oktober 2022 dengan total realisasi sebesar Rp2,13 miliar.

Sementara itu, kata Maryono, realisasi belanja modal pada bulan Oktober 2023 sebesar Rp2,169 triliun atau sebesar 68,33 persen dari pagu sebesar Rp3,175 triliun. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 7,95 persen dibandingkan dengan tahun 2022 pada periode yang sama (y-o-y).

Realisasi belanja modal berupa Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan menyumbang 87,37 persen dari total realisasi bulan Oktober 2023. Dilihat dari pertumbuhan tahun ke tahun, komponen belanja modal tanah tumbuh sangat tinggi yaitu sebesar122,43 persen dengan realisasi Rp12,25 miliar.

Sedangkan realisasi belanja sosial pada bulan Oktober 2023 sebesar Rp17,48miliar atau sebesar 84,87% dari pagu sebesar Rp20,60 miliar. Realisasi ini meningkat sebesar 28,77 persen dibandingkan realisasi tahun 2022 pada periode yang sama (y-o-y).

"Komponen bansos berupa Perlinsos sudah tersalur Rp16,46 miliar dari pagu Rp19,48 miliar atau 85 persen. Kinerja ini tumbuh 25,71 persen (y-o-y). Sementara itu, komponen rehabilitasi sosial sudah tersalur Rp1,02 miliar dari pagu Rp1,16 miliar atau 88 persen dari pagu atau tumbuh 111,96 persen yoy," sebutnya.

Maryono menambahkan sampai dengan 31 Oktober 2023, realisasi TKD untuk Pemda di NTB telah mencapai Rp13,721 triliun atau 83,93 persen dari pagu TKD. Kinerja penyaluran TKD NTB tersebut lebih tinggi dari realisasi TKD Provinsi NTB pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp13,632 triliun atau 81,05 persen dari pagu. Ia menyebut penyaluran TKD pada 31 Oktober 2023 mengalami pertumbuhan 0,65 persen (y-o-y).

Dengan rincian, prnyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi sebesar Rp1,563 triliun atau 85,71 persen dari pagu. Kinerja penyaluran DBH sebesar 85,71 persen tersebut lebih tinggi dari periode yang sama di tahun 2022 yaitu sebesar 54,28 persen dan juga lebih tinggi dari kinerja Provinsi Bali yakni 58,02 persen, Provinsi NTT 55,11 persen dan kinerja rata-rata Nasional yaitu 68,41 persen.

Kemudian penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi Rp7,669 triliun atau 87,41 persen dari pagu. Kinerja penyaluran DAU di Provinsi NTB sebesar 87,41 persen tersebut lebih rendah dari periode yang sama di tahun 2022 yaitu 90,70 persen, NTT sebesar 87,82 persen dan nasional 87,50 persen. Tetapi lebih tinggi dibandingkan kinerja penyaluran di Provinsi Bali yakni 85,50 persen.

Sampai dengan 31 Oktober 2023, realisasi DAK Fisik sebesar Rp1,195 triliun atau 75,30 persen. Kinerja penyaluran DAK Fisik sebesar 75,30 persen tersebut lebih tinggi dari periode yang sama di tahun 2022 yakni 70 persen. Juga lebih tinggi dari dari kinerja rata-rata nasional yakni 67,11 persen, Provinsi NTT 68,93 persen dan Provinsi Bali 71,42 persen.

Maryono menambahkan pada tahun 2023 terdapat 8 pemda yang mendapat alokasi insentif fiskal yaitu Kota Mataram sebesar Rp50,12 miliar, Lombok Barat sebesar Rp6,19 miliar, Lombok Tengah sebesar Rp5,73 miliar, Lombok Utara sebesar Rp33,45 miliar, Lombok Timur sebesar Rp5,86 miliar, Sumbawa sebesar Rp11,44 miliar, Kota Bima sebesar Rp21,17 miliar, dan Dompu sebesar Rp11,70 miliar.

Sampai dengan 31 Oktober 2023, realisasi insentif fiskal sebesar Rp106,001 miliar atau 72,75 persen. Kinerja penyaluran insentif fiskal sebesar 72,75 persen tersebut lebih tinggi dari periode yang sama di tahun 2022 yakni 68,34 persen dan NTT 65,93 persen. Namun lebih rendah dari Bali dengan realisasi 75,27 persen, dan kinerja nasional 93,08 persen.

Selanjutnya, penyaluran DAK nonfisik terealisasi sebesar Rp2,191 triliun atau 78 persen dari pagu. Penyaluran Dana Desa terealisasi sebesar Rp991,68 miliar atau 90,23 persen dari pagu. Kinerja penyaluran Dana Desa di Provinsi NTB sebesar 90,23 persen tersebut lebih tinggi dari periode yang sama di tahun 2022 yaitu 86,34 persen dan kinerja NTT 87,31 persen serta rata-rata nasional 83,34 persen, namun lebih rendah dari rata– rata Bali yakni sebesar 98,83 persen.