Pengrusakan Kantor Desa di Bima Saat Pilkades Jadi Atensi Mabes Polri

Usai kantor dirusak, aktivitas roda pemerintahan desa setempat lumpuh total. Karena semua peralatan kantor dan fasilitas penunjang lain sudah mengalami rusak parah. Bahkan, sebagian sudah dibakar massa saat aksi blokade jalan Kamis (7/7/2022).

"Gak ada sama sekali yang tersisa, sudah pada rusak semua mengakibatkan aktivitas pemerintahan sudah lumpuh total. Kantor desa tidak bisa digunakan lagi," terang dia.

Setelah melakukan pengecekan Tempat Kejadian Perkara (TKP), pihak kepolisian diakui langsung melakukan pemasangan garis polisi. Pihak kepolisian akan mengusut tuntas kejadian pengerusakan fasilitas umum tersebut.

"Sudah pasti polisi usut kasus ini, karena tindakan mereka melawan hukum. Telah merusak fasilitas negara," tegas Fadillah.

Hanya saja untuk kepastian berapa orang yang akan diburu, dia mengaku tidak mengetahui pasti. Karena hal tersebut masuk pada ranah pihak kepolisian. Yang jelas, mereka diduga merupakan pendukung calon nomor urut 1, 2 dan 4.

"Karena yang melakukan anarkis itu gabungan dari tiga pendukung yang kalah itu," terangnya.

Kabid Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima Safriatna mengatakan, keributan dan pengerusakan fasilitas didasari karena dugaan kecurangan panitia. Meski demikian, hingga kini tiga calon yang merasa dirugikan belum ada satu pun yang koordinasi dengan DPMD, apalagi sampai tempuh jalur hukum. 

"Gak ada. Mungkin gak terlalu substansi masalahnya, sehingga mereka gak laporkan," ujarnya.

Bisa jadi tindakan anarkis yang mereka lakukan kemarin, menurut dia karena ketidakpuasan terhadap pelayanan panitia atau pelampiasan kekecewaan lantaran jagoan yang diperjuangkan diambang kekalahan. Sehingga mereka berujung memberontak.

"Sejatinya kami selalu buka pintu dan siap fasilitasi bagi mereka yang keberatan hasil Pilkades. Itu haknya mereka," tandas dia.