Pemprov Segera Rombak BPPD NTB, Pengurus Tanpa Digaji

06 Mar 2024, 19:15 WIB

Muhammad Nasir

News

Channel

Add as Preferred source

Pemprov Segera Rombak BPPD NTB, Pengurus Tanpa Digaji

Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata NTB Mulki. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Mataram, IDN Times - Pemprov NTB akan melakukan perombakan pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) periode 2024 - 2028. Perombakan dilakukan karena pengurus BPPD NTB periode 2021 - 2024 sudah habis masa jabatannya pada 25 Februari 2024 lalu.

Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata NTB Mulki di Mataram, Rabu (6/3/2024) mengatakan pihaknya sudah menyampaikan surat pemberitahuan kepada pengurus BPPD NTB periode 2021 - 2024 tentang berakhirnya masa jabatan pada 25 Februari lalu. Meskipun ada perbedaan persepsi dengan pengurus BPPD NTB yang lama bahwa mereka habis masa jabatannya pada 12 Oktober 2024.

1. Sembilan pengurus BPPD NTB tidak dilakukan fit and proper test

Logo BPPD NTB. (dok. Istimewa)

Mulki mengatakan Dinas Pariwisata NTB telah mengundang 9 unsur asosiasi pariwisata, akademisi, pakar dan asosiasi profesi untuk mengajukan nama-nama yang didelegasikan menjadi pengurus atau unsur penentu kebijakan BPPD NTB periode 2024 - 2028. Berbeda dari periode sebelumnya, pengurus BPPD NTB masa jabatan empat tahun mendatang tidak akan mendapatkan gaji.

"Karena sekarang 9 unsur asosiasi pariwisata, profesi, pakar dan akademisi sesuai UU No. 10 Tahun 2009 harus mendapatkan mandat dari unsur-unsur itu. Unsur itu tidak memberikan mandat tapi ketua-ketuanya sendiri," kata Mulki.

Mulki menjelaskan awalnya akan dilakukan fit and proper test kepada calon pengurus BPPD NTB periode 2024 - 2028. Tetapi hal itu sulit dilakukan. Sehingga yang didelegasikan menjadi pengurus BPPD NTB adalah masing-masing ketua asosiasi pariwisata.

2. Pengurus BPPD NTB tanpa digaji

ilustrasi tidak naik gaji (pexels.com/id-id/karolina-grabowska)

Mulki mengungkapkan sembilan calon pengurus BPPD NTB periode 2024 - 2028 sepakat tidak menerima gaji. Anggaran yang diperoleh BPPD NTB dari APBD NTB akan digunakan untuk menjalankan program promosi pariwisata.

"Yang menarik dari 9 unsur itu kita sepakat siapa pun duduk dalam unsur penentu kebijakan BPPD NTB tidak boleh terima gaji. Semua anggaran terkait dengan BPPD akan digunakan untuk operasional, berkegiatan promosi. Komitmen mereka tanpa gaji dan itu secara tertulis," tuturnya.

3. Sembilan nama pengurus BPPD NTB segera diserahkan ke Pj Gubernur NTB

Penjabat Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Sembilan nama calon pengurus BPPD NTB periode 2024 - 2028 akan segera diserahkan Dinas Pariwisata NTB ke Penjabat (Pj) Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi. Saat ini, Gita Ariadi sedang menjalankan ibadah umroh.

"Menunggu Pj Gubernur balik umrah. Saat ini kepengurusan BPPD NTB kosong," terangnya.

Mulki menambahkan Pemprov NTB tidak akan cawe-cawe dalam penentuan pengurus BPPD NTB yang baru. Penentuan pengurus BPPD NTB akan melihat keterwakilan dari masing-masing unsur pariwisata, akademisi dan asosiasi profesi.

"Makanya sekarang kita dudukkan sesuai maqomnya. Kalau memang dari unsur maskapai penerbangan maka penerbangan. Kalau unsur asosiasi maka asosiasi. Kalau industri pariwisata maka orang yang berasal dari industri pariwisata. Tidak ada cawe-cawe," kata Mulki.