Lombok Timur, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) siapkan anggaran puluhan miliar rupiah Untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemkab Lotim. Total jumlah anggaran untuk membayar THR ASN ini sejumlah Rp43 miliar.
Selain membayar THR, Pemkab Lotim juga menyiapkan anggaran untuk membayar Tunjangan Fungsional Pegawai (TPP). Sementara itu, paket lebaran Bupati untuk warga miskin yang biasanya dilaksanakan setiap lebaran, tahun ini ditiadakan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Timur Hasni mengatakan, Pemerintah telah mengeluarkan Perpres tentang THR. Untuk itu, pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp45 miliar melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang diarahkan.
"Kan itu Perpres baru dikeluarkan, tetapi anggaran sudah ada disiapkan dari DAU yang diarahkan," terang Hasni.
Sementara itu, untuk pembayaran Tunjangan Fungsional Pegawai kemungkinan akan dibayarkan hanya 50 persen. Karena pemerintah pusat mengharapkan pembayaran TPP maksimal 50 persen dari total anggaran untuk TPP. Karena pembayaran TPP harus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
"TPP sudah dianggarkan tinggal persiapan realisasi pembayaran, tapi kemungkinan Rp3,40 miliar sekian yang dibayar dari Rp6,9 miliar yang dianggarkan setiap bulannya," ungkap Hasni.
Husni mengatakan bahwa itu pun tergantung pada lancar atau tidaknya penerimaan PAD. Jika penerimaan pendapatan daerah lancar, maka bisa terbayarkan.
"Aturannya TPP ini bisa dibayarkan seminggu sebelum libur lebaran, bisa setelah lebaran. Tetapi supaya lebih bermanfaat ke masyarakat, maka diusahakan dibayarkan sebelum lebaran," kata Hasni.
Seperti pada lebaran tahun-tahun sebelumnya, Pemkab Lotim selalu menyediakan program paket lebaran untuk warga miskin berupa sembako. Setiap lebaran tidak kurang dari 80 ribu paket dibagikan untuk warga miskin. Tetapi pada tahun ini paket lebaran tersebut tidak ada.
Kepala BPKAD Lotim Hasni mengatakan, untuk paket lebaran tahun ini tidak ada, tetapi paket bansos lebaran dari pokok pikiran atau aspirasi anggota DPRD dalam bentuk sembako seperti beras, minyak goreng, gula dan kain tetap ada.
Totalnya anggaran untuk bansos Pokir Dewan ini sejumlah Rp9 miliar lebih. Itu dalam bentuk beras sejumlah Rp6 miliar lebih, sisanya untuk pengadaan sembako lainnya.