Pembentukan OPD Baru, Pemkab Lotim Tunggu Penyesuaian Aturan

Menanggapi terbentuknya kementerian baru tersebut, Penjabat (Pj) Bupati Lotim, M. Juaini Taofik mengatakan, pihaknya masih menunggu penyesuaian undang-undang sebagai dasar hukum untuk membentuk OPD baru. Karena dalam pembentukan OPD baru harus berdasarkan Peraturan Daerah (Perda).

Sementara Perda yang ada saat ini belum dilakukan penyesuaian, sebab harus menunggu undang-undang tentang pembentukan kelembagaan baru tersebut. 

"Untuk saat ini kita tetap bergerak menggunakan OPD yang ada dulu, sambil menunggu undang-undang dan penyesuaian Perda atau aturan lain yang biasanya dikeluarkan Menpan RB," ungkap Taofik.

Pembentukan OPD baru, berpotensi menyebabkan pembengkakan anggaran untuk membiayai operasional. Menanggapi ini, Taofik menegaskan telah melakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang telah disesuaikan dengan asumsi APBN 2025.

"APBD telah kita bentuk dan kirim ke Kementerian Keuangan, itu penyusunannya telah disesuaikan dengan asumsi APBN 2025. Sehingga nantinya tidak ada persoalan anggaran dalam pembentukan OPD baru," jelasnya.

Seperti diketahui Presiden Prabawo Subianto, dalam Kabinet Merah Putihnya telah membentuk 48 kementerian. Itu terbentuk setelah Prabawo memecah 9 kementerian lama menjadi 21 kementerian baru, termasuk mengubah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjadi Kementerian Penempatan Migran.

Pemerintah Kabupaten Lotim akan menyesuaikan OPD baru yang akan dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan peraturan. Harapannya, semua OPD baru itu nantinya dapat memaksimalkan pelayanan terhadap warga Lotim.