Pemanfaatan Aset Gili Trawangan, Pemprov NTB Ajukan Penerbitan 50 HGB

Mawardi menyebutkan ada 724 kaplingan tanah di lahan Pemprov NTB seluas 65 hektare di Gili Trawangan yang selama ini dikuasai oleh masyarakat. Dari 724 kaplingan tanah, baru 50 kaplingan yang diajukan untuk penertiban sertifikat HGB. Sedangkan 150 kaplingan masih sedang berproses.

"Sisanya, masyarakat masih ada yang ragu-ragu. Benar tidak kami akan dikasih HGB.

Untuk meyakinkannya kita sedang proses penerbitan HGB bagi yang sudah bekerja sama. Ada juga karena masyarakat masih merasa memiliki tempat di sana, banyak dinamika lain," terang Mawardi.

Ia menjelaskan saat ini sedang diprioritaskan penertiban HGB bagi masyarakat yang sudah bekerja sama dengan Pemprov NTB. Yaitu, kaplingan tanah yang sudah berdiri di atasnya bangunan tempat tinggal, hotel, restoran, vila dan usaha jasa wisata lainnya.

"Yang kita prioritaskan yang sudah ada bangunannya yang tidak mungkin kita geser, tanah kosong ditunda dulu. Siapa tahu pemerintah punya rencana dimanfaatkan," tuturnya.

Masyarakat yang bekerja sama dengan Pemprov NTB dalam memanfaatkan lahan di Gili Trawangan membayar retribusi atau sewa sebesar Rp2,5 juta per are setiap tahun. Namun, pada lahan yang sudah berdiri bangunan seperti hotel, restoran dan usaha jasa wisata nilai sewanya lebih besar.

"Orang yang punya hotel, restoran ada nilai ekonomisnya yang juga diperhitungkan. Karena dia menghasilkan uang di tempat itu," tambah Mawardi.

Mawardi menyebutkan ada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari kerja sama pemanfaatan aset daerah di Gili Trawangan. Pada 2022 lalu, jumlah PAD ya g berhasil terkumpul sebesar Rp500 juta. Sedangkan pada tahun 2023 ini sampai bulan Juli sudah terkumpul sebesar Rp1 miliar.

"Masa berlaku HGB yang diberikan selama 30 tahun, dan bisa diperpanjang. Lahan yang milik daerah yang ada di sana semuanya bisa dikerjasamakan sebanyak 724 kapling itu. Karena tanah milik pemerintah, tidak ada yang punya sertifikat hak milik," tandasnya.