Pelaku UMKM Perempuan NTB Mengejar Pasar Ekspor Berkelanjutan

26 Oct 2026, 07:57 WIBKota Mataram3 min read

Muhammad Nasir

News

Channel

Add Us on Google

Pelaku UMKM Perempuan NTB Mengejar Pasar Ekspor Berkelanjutan

Kegiatan Forum Kebijakan Daerah Nusa Tenggara Barat, Kamis (22/10/2026). (Dok. ASPPUK)

Intinya Sih

UMKM perempuan NTB menghadapi tantangan menjaga ekspor berkelanjutan, meski produk tortilla Maemunah pernah dikirim ke Hong Kong setelah memenuhi persyaratan produk, nutrisi, kemasan, dan label Inggris.
Pelaku usaha anyaman bambu menghadapi kendala kemasan ekspor, dokumen, promosi digital, produksi manual, serta regenerasi perajin; forum juga menyoroti layanan publik yang belum aksesibel bagi disabilitas.
Forum ASPPUK dan TGEI merumuskan delapan agenda, termasuk perizinan daring inklusif, pendampingan, penguatan pasar global, dan layanan terpadu, yang masih memerlukan pembagian tanggung jawab serta jadwal pelaksanaan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Mataram, IDN Times - Tortilla berbahan jagung, singkong, dan sorgum buatan Maemunah pernah dikirim ke Hong Kong. Namun, perjalanan produk ke luar negeri belum diikuti permintaan ekspor yang berkelanjutan.

Pengalaman pelaku usaha dari Ekar Damai ini mengemuka dalam Forum Kebijakan NTB di Mataram, Kamis (22/10/2026). Forum ini membahas hambatan perizinan, kesiapan produksi, serta pemasaran bagi UMKM perempuan dan penyandang disabilitas.

Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK) menggelar dialog bersama Trade and Gender Equality Incubator (TGEI) dengan dukungan Pemerintah Australia. Direktur Eksekutif ASPPUK Emmy Astuti menekankan perlunya layanan yang menjawab kebutuhan berbeda para pelaku usaha.

“Kesetaraan dalam perdagangan bukan sekadar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pelaku usaha,” kata Emmy dalam keterangan tertulis yang diterima pada Senin (26/10/2026)>

1. Pengiriman pertama belum menjamin pesanan berulang

Kegiatan Forum Kebijakan Daerah Nusa Tenggara Barat, Kamis (22/10/2026). (Dok. ASPPUK)

Maemunah mulai mengenal ekspor melalui pelatihan Dinas Perdagangan Provinsi NTB pada 2022. Produk tortillanya lolos untuk dikirim melalui fasilitasi eksportir meski volumenya belum besar.

Ia belajar menyiapkan persyaratan produk, pengujian nutrisi, serta kemasan dan label berbahasa Inggris. Pemahamannya mengenai tahapan ekspor juga bertambah setelah mengikuti program Champion Ekspor dari Astra.

Maemunah masih berdiskusi dengan pendamping Astra mengenai peluang pengembangan tortilla. Fasilitator forum, Nanik, mengingatkan bahwa pengiriman pertama belum tentu menjamin keberlanjutan akses pasar.

“Suara perempuan pelaku UMKM dan penyandang disabilitas tidak boleh berhenti sebagai data dalam laporan atau rekomendasi dalam dokumen kebijakan,” tegas Emmy.

2. Pendampingan perlu menjawab kebutuhan usaha dan aksesibilitas

Kegiatan Forum Kebijakan Daerah Nusa Tenggara Barat, Kamis (22/10/2026). (Dok. ASPPUK)

Hifsatul Aeni, pelaku usaha anyaman bambu dari Loyok, menceritakan keterlibatan lansia dan penyandang disabilitas yang berjumlah sekitar lima hingga tujuh orang dalam usahanya. Produknya telah menjangkau pasar luar negeri dan berbagai daerah di luar NTB.

Namun, usahanya masih menghadapi kendala kemasan ekspor, kelengkapan dokumen, serta jangkauan promosi digital. Proses produksi masih berlangsung secara manual dan regenerasi perajin menjadi perhatian agar keterampilan menganyam tetap berlanjut.

Peserta forum, Masniati, juga menyoroti keterbatasan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Ia menyampaikan masih ada layanan informasi publik yang belum menyediakan juru bahasa isyarat.

“Kesetaraan berarti mengenali hambatan yang berbeda,” ujar Emmy.

3. Delapan agenda membutuhkan pembagian peran dan jadwal

Kegiatan Forum Kebijakan Daerah Nusa Tenggara Barat, Kamis (22/10/2026). (Dok. ASPPUK)

Dialog menghasilkan delapan agenda tindak lanjut, termasuk akses informasi dan perizinan daring yang inklusif serta pendampingan intensif. Penguatan cerita produk lokal dan kerja sama kelompok usaha juga masuk dalam rumusan.

Agenda lainnya mencakup ketersediaan bahan baku, kesiapan pemerintah mendukung pasar global, dan penguatan komunitas UMKM ekspor. Forum juga mengusulkan layanan terpadu yang inklusif dan Bappeda sebagai institusi pengampunya.

Delapan agenda ini masih perlu diterjemahkan menjadi kegiatan, pembagian tanggung jawab, dan jadwal pelaksanaan. Emmy meminta pengalaman perempuan pelaku UMKM serta penyandang disabilitas masuk ke proses pengambilan keputusan.

“Pengalaman mereka harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan,” ujar Emmy.