Pejabat Pemprov NTB Jadi Tersangka Korupsi Aset Gili Trawangan

Enen mengatakan tersangka AA dan MK langsung dilakukan penahanan di tingkat penyidikan selama 20 hari ke depan. Terhitung sejak 14 Juli sampai 2 Agustus 2025. Sedangkan tersangka IA, tidak lakukan penahanan karena yang bersangkutan sedang menjalani pidana dalam kasus tindak pidana umum.

"Selanjutnya dalam rangka perhitungan kerugian negara penyidik akan melakukan langkah-langkah mendukung auditor melakukan penghitungan negara yang nantinya akan disampaikan nanti. Penanganan terhadap ketiga tersangka akan memberikan efek jera," tegas Enen.

Enen menambahkan peran ketiga tersangka sehingga menyebabkan kerugian negara atas pemanfaatan aset daerah seluas 65 hektare di Gili Trawangan. Pertama, mereka menguasai lahan atau aset daerah tanpa izin. Kedua, mereka menguntungkan diri sendiri maupun orang lain. Ketiga, tersangka menerima keuntungan daripada sewa lahan tersebut.

"Ini setelah pemutusan kontrak dengan GTI (PT Gili Trawangan Indah) tahun 2021 sampai sekarang. Sudah ada kerugian negaranya. Dipastikan sudah ada kerugian negara," jelasnya.

Enen menjelaskan Pemprov NTB memiliki lahan seluas 65 hektare di Gili Trawangan. Lahan tersebut sempat dikerjasamakan dengan PT GTI dan diputus kontrak pada 2021. Hingga saat ini, Pemprov NTB tidak dapat mengoptimalkan pendapatan daerah dari pemanfaatan bidang tanah di Gili Trawangan seluas 65 hektare tersebut.

Sejumlah permasalahan sejak masih terikat kontrak dengan PT GTI dan setelah pemutusan kontrak dengan GTI hingga saat ini tidak terselesaikan. Sehingga mengakibatkan Pemprov NTB tidak memperoleh manfaat apapun dari aset aset yang dimilikinya ini.

"Aparat penegak hukum, KPK, Kejaksaan dan kepolisian pernah berupaya mengurai persoalan di Gili Trawangan. Namun belum memberikan suatu kepastian hukum," jelas Enen.

Kurang lebih satu tahun yang lalu, sejak mulai menjabat Kajati NTB, Enen mendengar informasi terkait persoalan pemanfaatan lahan di Gili Trawangan. Dia mengatakan kondisi ketidakpastian hukum terkait lahan di Gili Trawangan akhirnya menimbulkan ketidakteraturan pemanfaatan dan mempengaruhi kegiatan investasi di Gili Trawangan.

Kemudian dia memerintahkan Bidang Pidana Khusus Kejati NTB melakukan penyidikan pada September 2024. Penyidik melakukan penyidikan guna mencari dan mengumpulkan alat bukti terkait tindak pidana korupsi pemanfaatan lahan Pemprov NTB di Gili Trawangan.

"Sehingga ditemukan tindak pidana yang terjadi antara lain sewa menyewa lahan milik Pemprov NTB tanpa adanya persetujuan dari Pemprov NTB. Pemanfaatan lahan atas hak dan adanya transaksi uang dalam penyerahan pengelolaan lahan milik Pemprov NTB," bebernya.