Guru Honorer P1 dan THK-II NTB Prioritas Diangkat Jadi ASN PPPK 2023
Ilustrasi guru honorer mengikuti seleksi PPPK (IDN Times/Muhammad Nasir)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB menyatakan Guru Honorer Prioritas 1 (P1) diprioritaskan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) dalam rekrutmen tahun 2023. Pada rekrutmen PPPK 2022, sebanyak 28 Guru Honorer P1 Pemprov NTB yang dibatalkan penempatannya dari 3.043 guru honorer P1 di seluruh Indonesia.
Selain Guru Honorer P1, Tenaga Honorer Ketegori II (THK-II) juga akan diprioritaskan diangkat menjadi ASN PPPK tahun 2023. BKD NTB mencatat, jumlah THK-II non-guru lingkup Pemprov NTB sebanyak 114 orang.
1. Tinggal melakukan simulasi penempatan
Kepala BKD NTB Muhammad Nasir. (IDN Times/Muhammad Nasir)Kepala BKD NTB Muhammad Nasir menjelaskan puluhan Guru Honorer P1 yang dibatalkan penempatannya pada rekrutmen ASN PPPK 2022, tinggal dilakukan simulasi penempatan bersama Dinas Dikbud NTB. Dalam rekrutmen ASN PPPK 2023, Pemerintah Daerah (Pemda) diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk melakukan simulasi penempatannya.
"Dari hasil rapat terakhir kita dengan Kemendikbud dia masuk semuanya di 2023, tinggal 28 orang Guru Honorer P1. Dia gak ikut tes. Langsung kita simulasi saja. Kebetulan pada formasi 2023 ini, kita diberikan kewenangan oleh pusat, kita yang melakukan simulasi penempatannya," kata Nasir dikonfirmasi di Mataram, Senin (14/8/2023).
Baca Juga: Emil Audero Mulyadi, Pemuda Kelahiran Lombok Jadi Kiper Inter Milan
2. Supaya tak terulang Guru Honorer P1 di Bima dapat penempatan di Lombok
Ilustrasi pelantikan Guru PPPK (Istimewa)Nasir mengungkapkan pada rekrutmen ASN PPPK 2022, ada kasus guru honorer yang lulus menjadi PPPK dari Bima mendapatkan penempatan di Lombok Timur. Padahal simulasi yang dilakukan di daerah, guru honorer yang lulus menjadi PPPK dari Bima, penempatannya di daerah setempat. Tetapi, ada perubahan di pusat sehingga Pemda banyak menerima komplain dari para pelamar.
"Jadi tahun 2023 ini, kami Pemda diberikan kewenangan mengatur formasi itu mengenai penempatannya. Termasuk THK-II non guru juga menjadi prioritas. Berdasarkan data kita ada 114 orang THK-II non guru yang diprioritaskan di tahun 2023," terang Nasir.
3. Daftar nama puluhan Guru Honorer P1 yang dibatalkan penpatannya pada 2022
Ilustrasi guru pppk (IDN Times/Hilmansyah)Sebelumnya, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mengumumkan pembatalan penempatan sebanyak 3.043 pelamar prioritas 1 (P1) seleksi Guru PPPK 2022. Dari 3.043 pelamar Guru PPPK yang dibatalkan penempatannya, sebanyak 28 orang lingkup Pemprov NTB.
Pembatalan penempatan pelamar P1 seleksi Guru PPPK 2022 berdasarkan pengumuman No. 1199/B/GT.00.08/2023 tanggal 1 Maret 2023. Adapun nama puluhan pelamar P1 seleksi Guru PPPK yang dibatalkan penempatannya pada 2022, antara lain:
1. Ahmad Abdul Gani, Guru Bahasa Inggris
2. Ashari, Guru Bahasa Inggris
3. Baiq Siti Aminah Candra Rahayu, Guru Bahasa Inggris
4. Hakmah, Guru Bahasa Inggris
5. Hikmayadi, Guru Bahasa Inggris
6. Lalu Gde Pringgandani, Guru Bahasa Inggris
7. Lalu Mu. Hatim Mashuri, Guru Bahasa Inggris
8. Nursal Chaer, Guru Bahasa Inggris
9. Nurul Palah, Guru Bahasa Inggris
10. Rini Suarni, Guru Bahasa Inggris
11. Sarbini, Guru Bahasa Inggris
12. Erlina, Guru Ekonomi
13. Faozi, Guru Ekonomi
14. Junaidi Sani, Guru Ekonomi
15. Maryana, Guru Ekonomi
16. Nasaruddin, Guru Ekonomi
17. Raisyah, Guru Ekonomi
18. Rinayati, Guru Ekonomi
19. Rodiatul Hapiana, Guru Ekonomi
20. Wardiani, Guru Ekonomi
21. Zuhratul Aini, Guru Ekonomi
22. Ahmad Isnaini, Guru IPA
23. Kartini Julianti, Guru IPA
24. Jumi Hasmiati, Guru Prakarya dan Kewirausahaan
25. Nurkhairiayati, Guru Prakarya dan Kewirausahaan
26. Emiyati, Guru Sosiologi
27. Nurnaningsih, Guru Sosiologi
28. Rian Hidayat, Guru Sosiologi
Pada rekrutmen ASN PPPK 2023, Pemrov NTB mendapatkan kuota sebanyak 2.031 formasi. Terdiri dari 1.335 formasi tenaga guru, 523 formasi tenaga kesehatan dan 173 formasi tenaga teknis.
Baca Juga: DPRD Usulkan Pemberhentian Gubernur NTB ke Presiden Jokowi
