Mitra Driver Ojol Demo Kantor Gubernur, Desak Usir Grab dari NTB
Mataram, IDN Times - Ratusan driver online dan ojek online (ojol) menggeruduk Kantor Gubernur NTB, Kamis (17/4/2025) siang. Mereka mendesak aplikasi transportasi online Grab diusir dari wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).
Koordinator Aksi, Rudy Santono mengatakan aplikator melakukan pemotongan hingga 40 persen. Padahal sesuai regulasi aplikator maksimal melakukan pemotongan biaya aplikasi 10 - 20 persen.
"Kalau tuntutan tidak dipenuhi, jangan ada Grab di Lombok. Gak masalah, kita masih punya aplikasi yang lain. Ndak perlu ada Grab di Lombok kalau dia masih merugikan teman-teman ojol dan driver online," kata Rudy usai aksi di depan Kantor Gubernur NTB, Kamis (17/4/2025).
1. Segel Kantor Grab Mataram
Sebelum menggelar aksi demo di Kantor Gubernur NTB, ratusan driver online dan ojol menyegel Kantor Grab Mataram yang berada di depan eks Bandara Selaparang Kota Mataram. Mereka menyegel kantor Grab Mataram menggunakan rantai dengan dikawal aparat kepolisian Polresta Mataram.
Rudy menjelaskan bahwa aksi yang dilakukan sejak Senin lalu. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen Grab Mataram. Pada waktu itu, manajemen Grab Mataram diberikan tenggat waktu 3x24 jam untuk merespons tuntutan massa aksi tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Sampai Kamis (17/4/2025), manajemen Grab Mataram masih menutup diri. Sehingga mereka menyegel kantor Grab Mataram.
"Jadi sudah tak ada ruang negosiasi. Karena tak ada ruang negosiasi maka kami ajukan ke pemerintah daerah. Sama sekali tidak ada iktikad baik dari manajemen Grab. Aparat kepolisian yang menjadi mediator mengubungi pihak manajemen juga tidak diterima," terang Rudy.
2. Pemerintah didesak berikan sanksi tegas
Rudy meminta pemerintah memberikan sanksi tegas kepada aplikator yang melanggar regulasi terkait potongan biaya aplikasi maksimal 10 - 20 persen. Karena yang terjadi saat ini, potongan aplikasi mencapai 40 persen.
Mereka juga menuntut skema bisnis aplikator yaitu slot program atau program hemat Grab dihapus. Karena sangat merugikan driver online dan ojol.
"Kami minta itu semua dikembalikan ke awal lagi. Tidak ada lagi skema-skema program. Teman-teman yang menarik program ini mereka hanya mendapatkan sedikit. Sangat rugi dibandingkan apa yang mereka kerjakan tiap hari," imbuhnya.
Selain itu, mereka juga mendesak aplikator tidak lagi menerima pendaftaran driver dan ojol baru di NTB. Karena jumlah ojol dan driver online sudah terlalu banyak.
"Karena teman-teman driver juga hanya mendapatkan tiga sampai empat orderan setiap hari. Sementara itu tidak cukup untuk beli bensin saja," ungkapnya.
3. Pemda NTB diminta tetapkan tarif dasar transportasi online
Rudy menambahkan para driver online dan ojol juga mendesak Dinas Perhubungan NTB menetapkan tarif dasar transportasi online di NTB. Mereka meminta agar tarif dasar transportasi online dinaikkan menjadi Rp3.500 - 4.500 per kilometer dari tarif saat ini sebesar Rp2.500.
Rudy menyebut jumlah driver online di NTB sebanyak 1.700 orang, sedangkan ojol lebih dari jumlah tersebut. "Ketika tarif dasar itu ditetapkan oleh Dinas Perhubungan NTB dan kabupaten/kota, semua akan terakomodir," jelas Rudy.
Massa aksi diterima Kabid Angkutan Darat Dinas Perhubungan NTB Indra Jaya. Indra mengatakan akan segera mempertemukan manajemen Grab dengan perwakilan driver online dan ojol pada pekan depan. Dia berharap ada kesepakatan terbaik antara manajemen Grab dengan para driver online dan ojol.
