Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Lumbung Padi, Petani di NTB Keluhkan Mahalnya Pupuk dan Air Irigasi
Petani di Kota Mataram panen padi beberapa waktu lalu. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Mataram, IDN Times - Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu daerah yang dinobatkan sebagai lumbung padi nasional. Meski begitu, petani mengeluhkan mahalnya harga pupuk dan sulitnya air irigasi pertanian.

Ketua Kelompok Tani di wilayah Kecamatan Janapria Lombok Tengah, Afifuddin (36) mengatakan petani masih dihadapkan dengan persoalan kelangkaan pupuk dan air irigasi. Ketika musim tanam, pupuk subsidi terlambat datang, sehingga petani terpaksa membeli pupuk nonsubsidi.

Petani membeli pupuk subsidi dengan harga Rp250 ribu sampai Rp320 ribu per kuintal. Karena pupuk subsidi terlambat datang, petani terpaksa membeli pupuk nonsubsidi dengan harga mencapai Rp1 juta per kuintal.

"Ada pengaruhnya karena pupuk terlambat datang. Sehingga terpaksa beli pupuk nonsubsidi. Harga satu kuintal sampai Rp1 jutaan. Kalau pupuk subsidi harganya sampai Rp320 ribu per kuintal," kata Afifuddin saat berbincang dengan IDN Times, Sabtu (27/1/2024).

1. Minim penyuluhan masa tanam padi yang tepat

Ketua Kelompok Tani di wilayah Kecamatan Janapria Lombok Tengah Afifuddin. (dok. Istimewa)

Afifuddin mengatakan cuaca yang tidak menentu menyebabkan mundurnya musim tanam padi. Dengan perubahan iklim akibat El Nino, petani banyak yang kurang mendapatkan informasi dari penyuluh kapan waktu tanam yang tepat.

"Ada penyuluh pertanian tapi lebih ditekankan pada masalah penyakit atau hama tanaman padi. Penyuluhan tentang kapan masa tanam yang tepat masih kurang intensif. Kalau pun ada penyuluhan, lebih kepada masalah penyakit tanaman," tuturnya.

Di wilayah Kecamatan Janapria, petani biasanya menanam padi selama dua kali. Terkait produksi masih belum dapat dibandingkan dengan tahun lalu karena belum panen. Tetapi Afifuddin memberikan gambaran dari luas areal pertanian yang digarap seluas 12 are, produksi padi mencapai 1,1 - 1,2 ton.

"Kalau saya dengan luas lahan 12 are bisa mencapai 1,1 sampai 1,2 ton hasilnya. Dengan catatan tidak ada hama yang menyerang tanaman padi," sebutnya.

Ia berharap pemerintah daerah memperhatikan persoalan pupuk dan saluran irigasi pertanian. Sehingga petani tidak hanya mengandalkan air tadah hujan.

2. Lombok Tengah lumbung padi di NTB

Bupati Lombok Tengah Pathul Bahri. (dok. IDN Times)

Terpisah, Bupati Lombok Tengah Pathul Bahri mengatakan luas lahan pertanian mencapai 52 ribu hektare lebih. Ia menyebut produksi padi di Lombok Tengah sebesar 5,5 ton sampai 6 ton per hektare. Sehingga produksi padi di Lombok Tengah mencapai 370 ribu ton lebih per tahun. Dengan produksi padi sebanyak itu, Lombok Tengah menjadi kabupaten lumbung padi di NTB.

"Ke depan, pertanian yang sustainable adalah pertanian modern menjadi harapan. Maka alat-alat pertanian itu penting untuk diupayakan agar petani lebih sejahtera," kata Pathul.

Terkait dengan pupuk subsidi, Pathul menyatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat berkunjung ke Lombok Tengah beberapa hari lalu telah menyampaikan ada tambahan anggaran. Untuk pengadaan pupuk subsidi ini tambahan anggarannya sebesar Rp14 triliun atau sekitar 2,5 juta ton.

"Artinya, petani semakin hari semakin diperhatikan pemerintah. Persoalan air irigasi pertanian memang kondisi di lapangan. Debit air dari daerah hulu semakin hari semakin kecil selain untuk kebutuhan air bersih. Maka reboisasi penting menjadi perhatian semua. Agar penyimpanan air dalam tanah bisa memenuhi di masa depan," terangnya.

Ketua DPD Partai Gerindra NTB ini juga mengatakan bahwa alih fungsi lahan juga harus menjadi perhatian untuk mempertahankan produksi padi di Lombok Tengah. Ia menyebut Pemda Lombok Tengah sudah membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

"Ada kebijakan menekan alih fungsi lahan pertanian. Karena itu kita buat Perda di Lombok Tengah. Sehingga lahan pertanian ini tidak begitu drastis berkurang. Maka ada regulasi yang harus dibuat. Implementasinya pengawal Perda, Pol PP yang melakukan pengawasan Perda," tandasnya.

3. Alih fungsi lahan pertanian di NTB

Tanaman padi di Lombok Barat. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB Fathul Gani menyebutkan alih fungsi lahan pertanian dalam kurun waktu 2021-2022 mencapai 10 ribu hektare. Menurutnya, hal ini menjadi persoalan serius yang harus disikapi Pemda kabupaten/kota.

Ia mengatakan alih fungsi lahan pertanian paling banyak di Pulau Lombok. Karena semakin banyaknya lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi pembangunan perumahan. Sehingga penting bagi Pemda kabupaten/kota untuk melakukan pengendalian alih fungsi lahan pertanian.

Berdasarkan data BPS NTB, luas panen padi pada 2023 sekitar 288,37 ribu hektare. Luas panen padi mengalami kenaikan sebanyak 18,28 ribu hektare atau 6,77 persen dibandingkan luas panen padi di 2022 sebesar 270,09 ribu hektare.

Produksi padi di NTB pada 2023 diperkirakan sebesar 1,55 juta ton gabah kering giling (GKG), mengalami kenaikan sebanyak 93,87 ribu ton GKG atau 6,46 persen dibandingkan produksi padi di 2022 yang sebesar 1,45 juta ton GKG.

Dari jumlah tersebut, produksi beras pada 2023 untuk konsumsi pangan penduduk diperkirakan sekitar 880,99 ribu ton, mengalami kenaikan sebanyak 53,47 ribu ton atau 6,46 persen dibandingkan produksi beras di 2022 yang sebesar 827,52 ribu ton.

Sedangkan pada 2022, luas panen padi mencapai 270,09 ribu hektare. Luas areal panen padi mengalami penurunan sebesar 6.120 hektare atau 2,22 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 276,21 ribu hektare.

Produksi padi di Provinsi NTB sepanjang Januari hingga Desember 2022 mencapai 1,45 juta ton GKG. Meskipun luas areal panen padi berkurang 6.120 hektare, tetapi produksi padi mengalami kenaikan sebanyak 33,39 ribu ton GKG atau 2,35 persen dibandingkan 2021 sebesar 1,42 juta ton GKG.

BPS NTB mencatat produksi padi tertinggi pada 2022 terjadi pada bulan Maret, yaitu sebesar 467,69 ribu ton GKG sementara produksi terendah terjadi pada bulan Januari, yaitu sekitar 27,41 ribu ton GKG.

Peningkatan produksi padi yang cukup besar pada 2022 terjadi di beberapa wilayah potensi penghasil padi seperti Sumbawa, Lombok Tengah, dan Lombok Barat.

BPS NTB mencatat sebanyak 225.483 petani milenial di provinsi NTB berdasarkan hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2023. Jumlah petani milenial di NTB sebesar 30,37 persen dari total petani sebanyak 742.343 orang.

Kepala BPS NTB Wahyudin menjelaskan petani milenial adalah mereka yang berumur 19 - 39 tahun, baik menggunakan teknologi digital maupun tidak. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045, petani milenial merupakan petani berusia 19 tahun sampai 39 tahun, atau petani yang adaptif terhadap teknologi digital.

"Data petani milenial dapat menjadi salah satu indikator tingkat regenerasi di sektor pertanian serta menunjukkan pemanfaatan teknologi digital yang diharapkan dapat menciptakan pertanian modern yang produktif dan berkelanjutan," kata Wahyudin.

Wahyudin menyebutkan kabupaten/kota dengan petani milenial terbanyak di NTB adalah Kabupaten Lombok Timur sebanyak 55.597 orang atau sekitar 24,66 persen dari keseluruhan petani milenial umur 19–39 tahun di Provinsi NTB.

Sementara itu, kabupaten/kota dengan jumlah petani milenial terbanyak kedua dan ketiga adalah Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Bima dengan masing-masing sebanyak 48.818 orang (21,65 persen) dan 34.865 orang (15,46 persen).

Editorial Team

Related Article