Kemendikbud Setujui Penambahan Belasan Rombel PPDB SMA 2023 di NTB

Aidy menjelaskan penambahan rombel terjadi di daerah perkotaan terutama di sekolah-sekolah favorit. Dengan rincian, Kota Mataram 2 rombel, Lombok Tengah 2 rombel, Lombok Timur 1 rombel, Lombok Utara 1 rombel, Lombok Barat 1 rombel, Sumbawa Barat 1 rombel, Sumbawa 1 rombel, Dompu 1 rombel, Bima 1 rombel dan Kota Bima 1 rombel.

"Penambahan rombel sudah disetujui Kementerian. Ada satu sampai dua rombel di masing-masing kabupaten/kota," kata Aidy dikonfirmasi di Mataram, Kamis (31/8/2023).

Terkait evaluasi PPDB SMA 2023, Dinas Dikbud NTB masih menunggu hasil pengawasan yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan NTB. Rencananya, Ombudsman RI Perwakilan NTB akan menyampaikan hasil pengawasan PPDB 2023 pada 6 September mendatang.

"Undangannya baru nyampai kemarin. Setelah itu baru kita sinkronkan hasil pengawasan dari Ombudsman," terangnya.

Begitu juga terkait wacana penghapusan PPDB sistem zonasi, Aidy mengatakan belum ada kebijakan dari Kemendikbudristek. Namun, apapun kebijakan dari pemerintah pusat akan diikuti oleh pemerintah daerah.

Dinas Dikbud NTB mencatat jumlah siswa baru pada PPDB 2023 sebanyak 51.000 orang. Membeludaknya jumlah siswa baru tak sebanding dengan ketersediaan ruangan kelas terutama di daerah perkotaan. Tahun sebelumnya, jumlah siswa baru sebanyak 47.000 orang.

Dari 51.000 siswa baru SMA/SMK Negeri pada PPDB 2023, kata Aidy, sebanyak 17.000 merupakan siswa SMK, sedangkan sisanya memilih SMA. Pada saat PPDB 2023, Dinas Dikbud NTB menyebut 327 calon siswa baru mengubah kartu keluarga (KK) demi masuk sekolah favorit di Kota Mataram pada PPDB 2023.

Kecurangan PPDB 2023 dengan mengubah KK terdeteksi dari database yang dimiliki Dinas Dikbud NTB. Dinas Dikbud NTB memiliki database calon siswa baru sejak Desember 2022. Begitu dikroscek KK calon siswa baru saat PPDB dengan database, ditemukan masalahnya.

Dengan adanya temuan ratusan calon siswa baru yang mengubah KK demi masuk sekolah favorit dan tidak diluluskan menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Sehingga tidak terulang pada pelaksanaan PPDB tahun depan.