Kejari Panggil Wakil Wali Kota Bima untuk Jalani Hukuman

Pekan lalu sebelumnya, Kejari Bima telah melayangkan surat panggilan pertama untuk pelaksanaan eksekusi. Hanya saja orang nomor dua di Kota Bima itu tidak bisa hadir karena alasan sakit yang tandai dengan surat keterangan dari dokter.

"Pada panggilan pertama tidak hadir karena sakit. Dalam surat keterangannya, dokter menyampaikan yang bersangkutan perlu istirahat," terangnya.

Selain menyarankan istirahat, dokter juga menyampaikan yang bersangkutan perlu beraktivitas olahraga selama tiga hari. Terhitung mulai tanggal 22 sampai 24 September 2022.

Karena waktu istirahat dan beraktivitas olahraga sudah lewat, sehingga terdakwa perlu dilakukan pemanggilan kembali untuk yang kedua kalinya. Sementara terkait lokasi eksekusi, dia mengaku akan dilaksanakan pada wilayah hukum Kejari Bima.

Sedangkan disinggung rencana terdakwa akan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK), Ibrahim memastikan, hal tersebut tidak bisa dibatasi dan itu merupakan hak dan kewenangan yang bersangkutan.

"Putusan tingkat kasasi ini sudah inkracht dan wajib dilaksanakan, meski ada rencana upaya hukum luar biasa, yaitu PK terdakwa," terangnya.

Wakil Wali Kota Bima Fery Sofyan divonis bersalah oleh majelis hakim tingkat kasasi  dengan pidana penjara 6 bulan dan denda Rp1 miliar subsider 1 bulan kurungan. Dia divonis bersalah karena mengelola lingkungan tanpa izin di Pantai Bonto Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota.

Putusan tingkat kasasi itu tertanggal 19 Juli 2022 dan petikan putusan bernomor 2751 K/Pid.Sus/2022 disampaikan Pengadilan Negeri Kelas I B Raba Bima kelas I B tertanggal 21 September 2022.

Dalam petikan putusan tersebut menyatakan, terdakwa Feri Sofiyan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa memiliki izin dokumen yang sah.