Lombok Timur, IDN Times - Selama hampir dua tahun terakhir sejak tahun 2022 dan 2023, sebanyak 34 Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik kepolisian belum dilaporkan kembali ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim).
Perkara-perkara tersebut mengendap, karena sejak dikeluarkannya SPDP belum juga dikembalikan, padahal telah dikirimkan surat pemberitahuan ke penyidik untuk dikembalikan sussai dengan batas waktu.
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Pidum), Kejari Lotim, Ida Made Oka Wijaya mengatakan, menindaklanjuti SPDP yang mengendap tersebut, pihaknya telah melayangkan surat ke penyidik Polres Lotim atas SPDP yang telah diterbitkan, namun tak kunjung dikembalikan.
Sesuai SOP, jika dalam 30 hari berkas SPDP belum juga dikembalikan, maka jaksa wajib menagih. Penagihan perkara itu sebanyak dua kali dan jika tidak ada jawaban dari penyidik polisi, maka akan menjadi tanggung jawab penyidik bersangkutan.
"Kewajiban kami untuk menagih atas SPDP yang sudah diberitahukan kepada kami. Kami sudah dua kali menagih perkara yang sudah di SPDP-kan melalui surat, tapi belum ada kejelasan," ungkap Oka.
Oka mengatakan jumlah pengembalian SPDP oleh penyidik Polres Lotim tahun 2023 baru 7, yaitu terkait orang dan harta benda, perkara Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya (Kamnegtibum/TPUL) dan yang kasus anak.
Sementara pada tahun 2022, jumlah pengembalian SPDP sebanyak 21 perkara. Di antaranya, orang dan harta benda sebanyak 5 SPDP, Keamanan Negara dan Ketertiban Umum Dan Tindak Pidana Umum Lainnya (Kamnegtibum/TPUL) sebanyak 11 SPDP dan perkara anak 5 SPDP.
"Sampai bulan ini, baru ada 15 SPDP dikembalikan," terangnya.
Menanggapi ini, Kasi Humas Kepolisian Resort Lombok Timur (Lotim) membantah ada pengendapan perkara SPDP. Karena semuanya masih dalam proses sidik yang belum cukup pemenuhan alat buktinya. SPDP yang dimaksud kejaksaan yaitu, SPDP yang cendrung tanpa nama yang belum ada tersangka.
"SPDP itu dibuat hanya untuk proses sidik, agar proses tidak cacat sesuai prosedur hukum yang berlaku," tegasnya.