Kejari Lombok Timur Tangani Dugaan Korupsi Dana Simpan Pinjam di Suela

Kasi Intel dan Humas Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Lalu Mohammad Rasydi mengatakan sasaran program SPP PNPM-MP ini untuk pemberdayaan 23 kelompok perempuan dengan anggota masing-masing 10 orang. Lokasinya di desa Ketangga Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2015-2018.

Dalam pelaksanaannya, oknum pendamping UPK PNPM-MP Suela diduga melakukan penyelewengan, karena dana simpan pinjam tersebut tidak disalurkan seusai dengan mekanisme. Dana itu disalurkan ke kelompok perempuan fiktif yang tidak memiliki anggota. Dana simpan pinjam tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.

"Ternyata dalam pelaksanaannya, uang simpan pinjam tidak langsung diberikan ke anggota kelompok, ada sebagian sampai ke beberapa kelompok, tapi itu nilainya tidak sama yang didapatkan dari uang simpan pinjam tersebut. Karena memang kelompok yang dibuat tidak pernah ada alias fiktif," ungkap Rasyidi.

Berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan Kejaksaan Negeri Lombok Timur,  ditemukan indikasi jumlah kerugian negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi SPP PNPM-MP sebesar Rp 700 juta.

Hitungan tersebut didasarkan pada besaran dana pinjaman yang disalurkan kepada 23 kelompok perempuan, yaitu setiap kelompok diberikan dana pinjaman sebesar Rp10 juta sampai maksimal Rp30 juta, selama tiga tahun yaitu 2015-2018. 

"23 kelompok tersebut semuanya fiktif, karena tidak ada anggota kelompoknya. Yang ada hanya ketua, itu pun hanya sekadar ditunjuk," terang Rasydi.

Lanjut Rasydi, untuk menguatkan hasil audit internal tersebut, pihaknya menggandeng inspektorat untuk melakukan audit kerugian negara.

"Sementara ini kita menunggu hasil inspektorat untuk memastikan ada gak kerugian negara, kalo dari kita sudah ada indikasi kerugian negara yaitu audit internal sejumlah Rp700 juta," ungkap Rasydi.

Dalam proses penyelidikan kasus ini, Kejaksaan Negeri Lombok Timur telah memeriksa 35 orang saksi untuk diklarifikasi dan dimintai keterangan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan indikasi penyimpangan, yaitu mekanisme penyaluran dana simpan pinjam yang salah dan kelompok penerima program fiktif. Karena berdasarkan keterangan ketua kelompok yang telah dimintai keterangan, ternyata tidak pernah ada kelompok perempuan di desa tersebut. 

"Jadi ketua ini tidak tahu juga, dia jadi ketua kelompok, jadi dia hanya dijadikan sampel sama pendamping, uang tersebut dinikmati sendiri oleh pendamping ini," imbuh Rasydi.

Diungkapkan Rasydi, dalam kasus ini, pihaknya belum menetapkan tersangka siapa yang paling bertanggung jawab. Karena dalam lembaga UPK PNPM-MP yang terlibat bukan hanya pendamping, tetapi ada pengawas serta pimpinan. 

"Kita terus dalam kasus ini, untuk mengetahui siapa nanti yang bertanggung jawab," pungkasnya.