Kasus Honor Stafsus, Kejati Periksa Belasan Pejabat Pemprov NTB

Ely menjelaskan kasus dugaan korupsi pembayaran honor Stafsus Gubernur era Zul - Rohmi masih dalam tahap penyelidikan. Karena masih dalam tahap penyelidikan, Kejati NTB belum membeberkan secara lebih detail kasus tersebut.

Tetapi, kata Ely, penyelidik Pidsus Kejati NTB telah memeriksa belasan Pejabat Pemprov NTB termasuk Stafsus era Zul - Rohmi.

"Kalau dalam tahap penyelidikan belum ada nama saksi. Namanya permintaan keterangan. Kalau seandainya ke tahap selanjutnya, nanti kita informasikan," terang Ely.

Penyelidikan kasus dugaan korupsi pembayaran honor Stafsus era Zul - Rohmi menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Pembayaran honor Stafsus diduga menyimpang. Pada era Gubernur NTB Zulkieflimansyah, puluhan stafsus direkrut dan tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB.

Rata-rata honor yang diterima Stafsus berkisar antara Rp4 juta hingga Rp5 juta per orang setiap bulan. Sehingga dalam setahun, pembayaran honor Stafsus menghabiskan anggaran daerah lebih dari Rp2 miliar. Honor yang diterima Stafsus jauh melebihi gaji pegawai honorer Pemprov NTB.

Sebelumnya, Pemprov NTB menggelar Exit Meeting dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB pada 29 September 2023 lalu. Dari pertemuan tersebut, BPK menyoroti terkait keberadaan Stafsus era Zul - Rohmi.

BPK menyoroti terkait penggajian dan kinerja puluhan stafsus yang direkrut pada masa kepemimpinan Zul - Rohmi. Pertemuan tersebut dihadiri Kepala BKD NTB Muhammad Nasir yang saat itu menjabat Pelaksana Harian (Plh) Sekda NTB.

Pada saat itu, Nasir mengatakan apa yang menjadi temuan BPK ditindaklanjuti oleh Pemprov NTB dengan melakukan evaluasi. Karena anggaran yang dihabiskan untuk membayar puluhan stafsus tersebut lebih dari Rp2 miliar setiap tahun.