Kampanye Calon Kepala Daerah, Realistis atau Sekadar Janji Manis?

Dua bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keduanya yakni pasangan Airin Rachmi Diany - Ade Sumardi (Airin-Ade) dan Andra Soni - Dimyati Natakusumah (Andra-Dimyati).

Dalam salah satu program prioritasnya, kedua kandidat ini sama-sama menyoroti soal infrastruktur utama desa. Airin-Ade menamakan program itu jalan poros desa dan Andra-Dimyati menamakan programnya Bang Andra 'bangunan jalan desa sejahtera'.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi dan DPRD Banten telah menyepakati nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024 sebesar Rp12,355 triliun. Angka ini bertambah Rp692,84 miliar dari APBD Murni senilai Rp11,746 triliun.

Melihat program kedua pasangan cakada dan kemampuan keuangan daerah itu, Pengamat politik dan kebijakan publik, Ahmad Sururi mengatakan, jika dilihat dari kapasitas APBD Provinsi Banten dan kebutuhan pembangunan, sepertinya program para Cagub-Cawagub Banten cukup realistis, meskipun belum tentu rasional dan replikatif.

Tetapi poinnya, kata dia, bukan pada implementasi program atau APBD saja, namun, mereka harus mampu mengkampanyekan program-program bottom up atau yang menjadi kebutuhan masyarakat.

"Tidak hanya perdesaan akan tetapi juga masyarakat perkotaan," kata Sururi saat dikonfirmasi, Rabu (4/9/2024).

Selain fokus soal pembangunan infrastruktur, Ahmad Sururi juga menilai, para calon petinggi di daerah itu juga harus memperhatikan pembangunan kesejahteraan masyarakat Banten, misalnya bagaimana meningkatkan UMKM, lapangan pekerjaan dan investasi.

Selain itu, para pasangan calon juga mestinya berani menyuarakan bagaimana meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Provinsi Banten.

"Membangun Banten dimulai dari wilayah selatan dan program-program inovatif," katanya.

Dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mulai menebar sederet janji politik demi memikat hati dan suara rakyat. Iming-iming mulai dari perbaikan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga urusan ekonomi disampaikan ke publik

Pada pilkada Lampung, diketahui 2 paslon Gubernur dan Wakil Gubernur telah mendaftarkan diri. Keduanya ialah Arinal Djunaidi-Sutono berstatus sebagai gubernur incumbent dan penantang baru Rahmat Mirzani Djausal-Jihan Nurlela.

Terkait urusan infrastruktur, Arinal mengumbar impian bakal membangun perlintasan kereta api langsung menghubungkan Provinsi Sumatera Selatan menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Termasuk membangun jembatan di atas Selat Sunda menghubungkan Pelabuhan Bakauheni-Merak.

"Ini saya sampaikan karena investornya sudah menunggu, tapi kalau ini tidak jadi, jangan salahkan saya. Tapi mudah-mudahan," ujarnya.

Sementara itu, Sutono mengaku, tim pemenangannya kini sedang menggodok janji-janji politik pencalonannya berpasangan dengan Arinal. Ia tak menampik, visi, misi dan program kerja tersebut bakal mengakomodir janji politik periode pertama masa jabatan Arinal Djunaidi sebagai gubernur.

"Kami lebih optimis karena saya mendampingi Pak Arinal sebagai gubernur, beliau sudah punya pengalaman dan ada yang sudah dikerjakan, bukan baru mau ada yang dikerjakan. Kita sempurnakan yang sudah ada, pasti kita akan melanjutkan programnya dan menyempurnakan, sekaligus mengimplementasikan program Presiden terpilih," ucapnya, Jumat (6/9/2024).

Sutono mengklaim, janji-janji politik sedang dirumuskan tersebut juga mempertimbangkan kemampuan daerah guna direalisasikan di tengah-tengah masyarakat Lampung nantinya.

"Iya ada penyempurnaan, optimis kita menang," lanjut Sekretaris DPD PDIP Lampung tersebut.

Sementara itu, berstatus sebagai penantang petahana, paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Rahmat Mirzani Djausal-Jihan Nurlela mengusung visi bertajuk "Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas" dan menghadirkan tiga misi yakni, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, inovasi; memperkuat sumber daya manusia yang unggul; dan meningkatkan kehidupan masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam visi misi tersebut, paslon didukung dan diusung 9 gabungan parpol menamai diri sebagai Koalisi Lampung Maju ini menyodorkan total sebanyak 18 program.

Menurut Mirza, tawaran 18 program kerja tersebut telah menakar kemampuan fiskal anggaran daerah tahun mendatang yang diakui tergolong amat sedikit. Meski demikian, keterbatasan keuangan itu diklaim masih memungkinkan mengakomodir janji-janji politik keduanya untuk diimplementasikan ke tengah-tengah masyarakat.

"Ruang anggaran kita ke depan sangat sedikit, gak lebih dari 1 triliun di luar mandatory. Ini (proker) sudah kita coba adaptasikan bersama tim, sehingga bagaimana program kerja kita bisa terafiliasi dan terintegrasi dan baru kita buat program kerja," ujar Ketua DPD Gerindra Lampung tersebut.

Menyoal iming-iming program kerja para paslon gubernur dan wakil gubernur ini, Pengamat Ekonomi Lampung, Erwin Oktavianto mengatakan, sederet program kerja masih sekadar upaya meningkatkan elektabilitas suara. Sebab, khususnya janji-janji besar paslon tanpa disertai parameter yang jelas bila ditelisik dari perwujudannya.

Pasalnya, realisasi janji politik tersebut diprediksi bakal terkendala oleh kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung, hingga sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dengan pusat.

"Seharusnya janji yang mereka buat mesti dipikir matang, disertai alur kebijakan telah disiapkan, ataukah itu hanya sebatas janji keinginan tanpa ada alat ukur yang pasti," ingat dia.

Dalam kontestasi Pilkada 2024, Erwin mengingatkan, agar masyarakat cerdas dan cermat dalam menentukan pilihan terhadap sosok pemimpin bakal menahkodai Provinsi Lampung di lima tahun ke depan. Jangan sampai suara rakyat justru termakan oleh buaian janji cenderung tak logis dan realitas.

Sebagai acuannya, APBD Provinsi Lampung sejauh ini masih berkisar Rp7 triliun hingga Rp9 triliun, sedangkan PAD kurang dari Rp1 triliun. Kondisi ini jelas sulit tercapai tatkala janji-janji politik tersebut harus diakomodir dengan kemampuan keuangan daerah.

"Anggaran ini tidak bisa semuanya digelontorkan untuk memenuhi janji kampanye paslon, karena harus diingat, ada biaya rutin, belanja rutin dan sebagainya. Itu saja sudah menghabiskan 60 persen anggaran APBD, sisanya 40 persen ini pun masih dibagi-bagi," sebutnya.

Bakal Pasangan Calon Gubernur - Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) ada tiga pasangan. Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak (Khofifah-Emil), Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta (Risma-Gus Hans), dan Luluk Nur Hamidah dengan Lukmanul Khakim (Luluk-Lukmanul).

Ketiganya muncul sebagai calon kepala daerah dengan membawa visi dan misi masing-masing. Khofifah misalnya, ia membeberkan visi dan misinya usai mendaftarkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Jatim usai melakukan pendaftaran, Rabu (28/8/2024).

"Visi yang kami usung adalah bagaimana mewujudkan Jawa Timur yang adil, makmur, unggul, dan berkualitas SDM-nya menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Dari visi tersebut, Khofifah-Emil merinci, ada sembilan misi yang akan ia rangkum dalam Nawa Bhakti Satya II. Sebagai petahana, visi dan misinya kurang lebih melanjutkan program kerja pada kepemimpinan dirinya periode sebelumnya.

"Nawa Bhakti Satya adalah sembilan program yang kita abdikan untuk memulyakan masyarakat Jawa Timur," kata dia.

Sementara Tri Rismaharini mencanangkan program ‘Resik-resik’. Ini adalah program untuk memberantas korupsi di tanah Jatim. Resik juga memiliki akronim responsif, efisien, smart, integritas dan konsisten.

Risma juga akan berupaya untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesehahteraan masyarakat. Risma juga berkomitmen untuk mengatasi persoalan kesehatan, di antaranya mengatasi tingginya angka kebutaan, TBC dan polio.

Selain itu, dia juga akan fokus pada persoalan pendidikan, disabilitas, persoalan infrastruktur dan mengatasi persoalan ketenagakerjaan. Risma berharap semua itu dapat teratasi jika dirinya terpilih nanti.

Sementara itu, Luluk Hamidah ingin membuat perubahan di Provinsi Jatim. Ia berharap dapat membuat sejarah baru bagi masyarakat Jatim. Luluk akan fokus pada persoalan lingkungan, perempuan dan kesejahteraan sosial. Sehingga masyarakat Jatim bisa menjadi masyarakat yang berdaya saing, sejahtera dan bahagia.

Dari visi dan misi ketiga cagub Jatim ini, mana yang paling realistis? Masyarakat diharapkan untuk menentukan sendiri pilihannya dengan melihat janji politik yang sekiranya cukup realistis untuk diwujudkan nantinya.

Ada tiga pasangan calon kepala daerah yang mendaftar di KPU Nusa Tenggara Barat (NTB). Ketiga calon kepala daerah itu adalah pasangan Zulkieflimansyah - Suhaili FT alias Zul-Uhel, pasangan Sitti Rohmi Djalilah - W. Musyafirin alias Rohmi-Firin dan pasangan Lalu Muhammad Iqbal - Indah Dhamayanti Putri alias Iqbal-Dinda.

Berkas pendaftaran ketiga pasangan Cagub dan Cawagub NTB tersebut telah diterima KPU NTB. Pasangan Zul-Uhel mengusung jargon 'Bersatu Menuju NTB Gemilang, sedangkan pasangan Rohmi-Firin mengusung jargon 'NTB Maju dan Berdaya Saing'. Sementara pasangan Iqbal-Dinda mengusung jargon 'NTB Makmur Mendunia'.

Ketiga pasangan Cagub dan Cawagub NTB telah membuat visi dan misi. Dalam beberapa kesempatan, visi, misi dan program yang akan dijalankan lima tahun ke depan telah disampaikan ke publik. Misalnya, pasangan Zul-Uhel, akan melanjutkan program Beasiswa NTB dan Industrialisasi. Kemudian pasangan Rohmi-Firin, dalam pengembangan olahraga berprestasi akan membangun fasilitas olahraga berstandar internasional.

Sementara, pasangan Iqbal-Dinda merencanakan pembangunan Jalan Trans NTB mulai dari Kota Mataram sampai Sape, Kabupaten Bima. Selain itu, Iqbal-Dinda juga menjanjikan Rp300 juta hingga Rp500 juta per desa. Mereka juga menargetkan satu kecamatan memiliki satu GOR mini dan satu desa memiliki satu lapangan.

Diketahui bahwa Pemprov NTB bersama DPRD NTB telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebesar Rp5,7 triliun. Dari APBD NTB sebesar itu, lebih dari 30 persen tersedot untuk belanja pegawai. Melihat kapasitas fiskal daerah NTB yang terbatas, apakah realistis janji-janji manis ketiga pasangan Cagub dan Cawagub NTB tersebut?

Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Ihsan Hamid menilai janji Cagub dan Cawagub NTB banyak yang tidak rasional. Dalam beberapa kesempatan, kata Ihsan, pasangan Cagub dan Cawagub NTB menyampaikan beberapa program unggulan jika terpilih memimpin NTB lima tahun mendatang.

Seperti Calon Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang menjanjikan akan membangun Jalan Trans NTB mulai dari Kota Mataram hingga Sape Kabupaten Bima. Apa yang dijanjikan Eks Duta Besar RI untuk Turki tersebut, kata Ihsan, terdengar menarik tetapi berbicara kewenangan itu merupakan ranah pemerintah pusat karena merupakan jalan nasional.

Menurut Ihsan, janji membangun Jalan Trans NTB terlalu klise bahkan terkesan membual jika melihat kemampuan keuangan daerah provinsi NTB. Dia mengatakan kemampuan keuangan Pemprov NTB sangat kecil.

"Sehingga rasa-rasanya tak akan bisa diwujudkan dalam lima tahun ke depan kalau hanya mengandalkan APBD. Maka skema pembangunannya harus bisa multi-years dan menggunakan dana pusat," ujarnya.

Begitu juga janji pasangan Rohmi-Firin yang akan membangun fasilitas olahraga berstandar internasional. Menurut Ihsan, membangun stadion berstandar internasional memang menjadi kebutuhan NTB, apalagi akan menjadi tuan rumah PON 2028.

Persoalannya sekarang adalah sumber pendanaannya. Jika hanya mengandalkan APBD NTB yang sangat terbatas, ia menyarankan sebaiknya janji tersebut dipertimbangkan. Menurut Ihsan, sebaiknya Pemprov NTB melakukan revitalisasi Gelanggang Olahraga (GOR) 17 Desember yang berada di Kota Mataram menjadi stadion bertaraf internasional.

Ihsan juga menyoroti program unggulan pasangan Zul-Uhel. Menurutnya, pasangan Zul-Uhel belum banyak memiliki ide dan gagasan yang dielaborasi ke publik selain melanjutkan program yang sudah berjalan di periode 2018-2023. Zulkieflimansyah merupakan eks Gubernur NTB periode 2028-2023 yang punya jargon NTB Gemilang.

"NTB Gemilang yang jadi jargonnya masih berkutat pada program Beasiswa NTB dan Industrialisasi. Selain itu, kita belum lihat," kritiknya.

Pasangan Zul-Uhel menjanjikan melanjutkan program Beasiswa NTB ke luar negeri. Bahkan pada saat pendaftaran bakal Cagub dan Cawagub NTB beberapa waktu lalu, Cawagub NTB Suhaili FT mengatakan menargetkan anak NTB yang mendapat beasiswa mencapai 10.000 orang.

"Saya kira ini bukan sesuatu yang istimewa sekali. Karena menyekolahkan anak yang sudah sarjana menggunakan APBD, sama saja mengonfirmasi bahwa anak itu tidak mampu mencari peluang beasiswa sendiri," kata Ihsan.

Menurutnya, banyak peluang beasiswa dari lembaga lain yang bisa dimanfaatkan. Tinggal Pemprov NTB memfasilitasi kemampuan TOEFL dan IELTS anak-anak NTB agar bisa bersaing mendapatkan beasiswa dalam dan luar negeri.

Menurutnya, jika program Beasiswa NTB menggunakan APBD, maka akan menjadi beban pemerintah daerah di tengah keterbatasan fiskal yang ada. Kebijakan melanjutkan program Beasiswa NTB harus konsisten dengan janji awal bahwa tidak menggunakan APBD.

Panggung politik Sumatera Selatan (Sumsel) kembali memanas dengan dua mantan pasangan, Herman Deru dan Mawardi Yahya, yang kini resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur (Cagub) untuk Pilkada Sumsel 2024. Setelah bekerja sama selama satu periode sebagai gubernur dan wakil gubernur Sumsel periode 2018–2023, keduanya kini berpisah untuk memperebutkan posisi teratas di provinsi ini.

Keduanya dikenal luas setelah berhasil mengalahkan tiga pasangan pesaing dalam Pilkada Sumsel 2018: Dodi Reza Alex-Giri Ramanda Kiemas, Ishak Mekki-Yudha Pratomo, dan Aswari Rivai-M Irwansyah. Kini, dengan rekam jejak yang tercatat selama lima tahun memimpin, Herman Deru dan Mawardi Yahya bersiap menghadapi pertarungan baru dengan menggandeng wakil masing-masing.

Lalu bagaimana dengan janji politik keduanya saat menjabat pada periode 2018-2023?

Visi dan misi pasangan HDMY pada Pilkada 2018 dikemas dengan tagline “Sumsel Maju Untuk Semua.” Dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Sumsel, mereka menyoroti lima poin utama sebagai prioritas pembangunan:

1. Pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan di sektor pertanian, industri, dan UMKM.
2. Pengentasan pengangguran dan kemiskinan dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM).
3. Pemerintahan yang transparan dan akuntabel di level daerah.
4. Peningkatan infrastruktur di wilayah pedalaman dan perbatasan.
5. Pengembangan kehidupan sosial masyarakat melalui olahraga dan pariwisata.

Setelah dilantik, HDMY menjanjikan evaluasi dan perbaikan berbagai kebijakan, mulai dari pengaturan angkutan batu bara hingga persoalan degradasi Sriwijaya FC. Namun, banyak tantangan yang belum selesai di akhir masa jabatan mereka.

Berdasarkan Rancangan Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) pasangan HDMY menilai sektor pertanian, industri dan UMKM sebagai cara untuk Sumsel mengembangkan ekonomi daerah dalam mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan di desa dan kota.

Faktanya, dalam RPJMD tahun 2023 disebutkan beberapa persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Sumsel. Pertumbuhan UMKM dianggap masih rendah, disusul banyaknya bantuan sosial yang dinilai belum tepat sasaran.

Bila dibandingkan dengan angka kemiskinan saat pertama menjabat di 2019 sekitar 12,56 persen maka ada penurunan sekitar sebesar 0,78 persen menjadi 11,78 persen di 2023. Sedangkan untuk pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 4,53 persen di tahun 2018 menjadi 4,11 persen di 2023 atau sekitar 0,42 persen.

Kini, baik Herman Deru maupun Mawardi Yahya bertekad untuk melanjutkan program yang mereka bangun, masing-masing dengan tim baru. Herman Deru berpasangan dengan Cik Ujang, sementara Mawardi Yahya menggandeng Anita Noeringhati, berharap dapat kembali mendapat kepercayaan rakyat Sumsel.

"Program kita Herman Deru-Cik Ujang adalah keberlanjutan. Melanjutkan yang sebelumnya sudah dibangun gubernur terdahulu," jelas Herman Deru sebelum mendaftar ke KPU Sumsel.

Hal serupa diungkapkan petahana Mawardi Yahya. Usai mendaftar ke KPU, Mawardi Yahya mengklaim akan lebih mudah membangun Sumsel karena dirinya merupakan Ketua TKD Prabowo-Gibran di Sumsel. Dirinya berkeyakinan, pembangunan yang ada akan lebih baik jika dirinya terpilih.

"Siapa pun gubernur yang telah memimpin Sumsel adalah gubernur terbaik. Namun saya dan Anita akan melanjutkan bangunan Sumsel sebagai gubernur terbaik dari yang terbaik" jelas Mawardi.

Di Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan pasangan Abdul Hadi dan Akhmad Fauzi yang didukung oleh PPP, PAN, Golkar, NasDem, Demokrat, PKS, dan Gerindra adalah satu-satunya calon yang mendaftar. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu, di mana pasangan Andi Rudi Latief dan Bahsanudin yang diusung oleh PAN, PKS, NasDem, PDIP, PKB, dan Gerindra menjadi satu-satunya pasangan calon.

Masing-masing paslon itu akan melawan kotak kosong pada pilkada 2024 ini. pasangan Abdul Hadi dan Akhmad Fauzi maju lagi pada Pilkada Balangan dengan tujuan untuk menuntaskan program kerja mereka. Selain itu juga mereka berkomitmen untuk memajukan Balangan dan menjadi daerah yang berdaya saing.

Sementara Andi Rudi Latief dan Bahsanudin di Pilkada Tanah Bumbu juga mengharapkan hal yang sama. Mereka akan berupaya melakukan yang terbaik demi kemajuan Tanah Bumbu.

Lalu apakah mereka akan berhasil melawan kotak kosong? Apakah masyarakat setempat akan memberikan kepercayaan kepada paslon tunggal itu untuk memimpin lima tahun kedepan?

Pasangan calon (paslon) Pilkada Tabanan, I Komang Gede Sanjaya dan I Made Dirga (Sanjaya-Dirga), beserta paslon I Nyoman Mulyadi dan I Nyoman Ardika (Mulyadi-Ardika), memberikan sedikit gambaran mengenai program yang akan mereka terapkan jika terpilih nanti.

Sanjaya merupakan calon petahana yang menjabat sebagai Bupati Tabanan. Ia bersama wakilnya akan meneruskan program-programnya selama menjadi Bupati sebelumnya, terutama di bagian infrastruktur.

"Meski sekarang hampir sebagian besar jalan rusak di Tabanan sudah diperbaiki, namun masih ada sisa sedikit lagi untuk menuntaskan semuanya yang akan dilanjutkan jika terpilih nanti," papar Sanjaya.

Selain infrastruktur, Sanjaya juga akan menyentuh kesehatan, pendidikan, pariwisata, hingga seni budaya sebagai sasaran dalam program pembangunan Tabanan.

Sementara itu, paslon Mulyadi-Ardika setelah mendaftar ke KPU Tabanan beberapa waktu lalu, memaparkan 21 program unggulannya. Mulai dari satu KK satu sarjana, hingga satu desa satu dokter.

"Tentunya program ini akan menyasar semua lini pembagungan baik itu kesehatan, pendidikan, hingga seni dan budaya," kata Mulyadi.

Sementara itu, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, total anggaran direncanakan sebesar Rp2,013 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp270,958 miliar atau 11,86% dibandingkan APBD Induk Tahun Anggaran 2024 yang berjumlah Rp2,284 triliun lebih. Lalu, apakah APBD yang akan ditetapkan nantinya mampu merealisasikan janji-janji kampanye kepala daerah terpilih? Masyarakat diminta untuk lebih mencermati program atau visi misi cakada, agar dapat menentukan pilihan dengan bijak.

Pengamat Politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Nyarwi Ahmad memberikan tanggapan dan pandangannya terkait janji-janji kampanye para calon kepala daerah. Nyarwi menyebut hampir semua calon yang berkontestasi di Pemilu berusaha menggaet dukungan sebanyak-banyaknya suara masyarakat.
 
 “Contoh penyediaan lapangan kerja, kemudian berusaha untuk masyarakat. Biasanya para calon menyampaikan akan menyediakan lapangan kerja sekian ribu, sekian juta. Itu kan populis, tapi bisa kita lihat seberapa mampu lapangan kerja baru dibuka. Jarang dilaporkan ketika pemerintah berkuasa di daerah maupun nasional,” ucap Nyarwi.

Dosen Ilmu Komunikasi UGM itu menyebut yang terjadi bahkan sebaliknya dari janji para politisi itu. Alih-alih terbuka lapangan pekerjaan baru, justru yang terjadi adanya PHK. “Mempertahankan lapangan pekerjaan saja susah, apalagi menciptakan,” ujar Nyarwi.

Nyarwi mengungkapkan dalam Pemilu, yang muncul dari masyarakat adalah suatu ekspektasi, dan harapan yang kerap tidak terbatas. Selain itu, selama fase Pemilu terjadi dinamika kontestasi antar calon, yang masing-masing calon menyampaikan daya tarik, sebagus mungkin. “Ibarat orang menawarkan barang dengan harga terjangkau, kualitas bagus. Padahal kondisi biaya produksi untuk itu susah,” ungkap Nyarwi.
 
 Ia melanjutkan harapan tersebut dijawab model pesan-pesan kampanye populis. Namun, janji tersebut sering tidak seimbang, tidak sebanding kemampuan para politisi ketika memerintah. Mereka tidak bisa memenuhi harapan tersebut.

Nyarwi menegaskan dalam faktanya, politisi kerap merumuskan visi misi kampanye yang besar, dan kerap tidak seimbang dengan kemampuan. Ia mencontohkan janji Prabowo Subianto untuk makan bergizi gratis, menjadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana anggaran untuk mencukupi program tersebut. Kondisi serupa juga terjadi di daerah. “Padahal pemerintah terbatas ruang finansial. APBN maupun APBD kalau di daerah,” ungkapnya.
 
 Nyarwi juga menyoroti keterikatan dengan kroni-kroni politik, akan mempengaruhi realisasi dari janji politik calon kepala daerah. Kondisi itu pula menyangkut independensi partai, politisi tersebut.

Nyarwi memberi saran, kepada masyarakat agar memilih calon yang komprehensif, punya kemampuan yang cukup, kapasitas, kemampuan, konsistensi dan integritas. Ia memberi gambaran, sulit untuk memenuhi permintaan masyarakat menghapus kemiskinan 100 persen di daerahnya.

“Apa mungkin? Kecuali dia mengatakan kemiskinan jadi fokus kita, akan kita upayakan, capain sudah seperti ini. Saya kira kecerdasan pemilih itu diperlukan, sayangnya gak semua cerdas seperti itu,” ungkap Nyarwi.
 
 Lebih lagi, banyak warga yang menggunakan logika pendek. Tidak bisa mencerna informasi yang kompleks, dan komprehensif. “Sehingga persuasi yang berkesan tidak realistis, tapi menarik, cukup efektif untuk memobilisasi pemilih,” kata dia.

____

Penulis: Muhammad Nasir (NTB), Hamdani (Kalsel), Ni Ketut Wira Sanjiwani (Bali), Khaerul Anwar (Banten), Herlambang Jati Kusumo (Jogja), Tama Wiguna (Lampung), Rangga Erfizal (Sumsel), Ryzka Tiara Zumaharani dan Ardiansyah Fajar (Jatim)