Kampanye Calon Kepala Daerah, Realistis atau Sekadar Janji Manis?
Pada 27-29 Agustus 2024 lalu, sejumlah politikus mendaftarkan diri menjadi calon kepala daerah ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah masing-masing. Mereka diusung oleh sejumlah partai politik dan membawa visi dan misi yang berbeda.
Visi dan misi itu nantinya akan disosialisasikan kepada masyarakat atau calon pemilih. Visi dan misi itu juga akan menjadi program kerja mereka ketika terpilih kelak.
Meski begitu, muncul pertanyaan apakah visi dan misi yang sudah dirancang oleh masing-masing calon kepala daerah itu cukup realistis untuk diwujudkan. Apakah janji-janji itu sudah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Banyak hal yang dapat dipertanyakan dari janji-janji manis para calon kepala daerah itu. Termasuk bagaimana mereka merealisasikannya jika keuangan daerah terbatas.
Pengamat Politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Nyarwi Ahmad menilai sangat jarang para calon yang berkontestasi di pemilihan kepala daerah menyampaikan visi misi atau janji politik yang sifatnya realistis. Menurutnya, mereka lebih banyak membuat janji populis yang sulit diwujudkan, hanya untuk menggaet suara masyarakat.
“Alih-alih realistis, mayoritas janji atau visi misi yang disampaikan cenderung populis. Itu juga kita melihatnya di masa awal Jokowi (Pilpres); nawacita, mandiri pangan, mandiri energi, dan seterusnya. Logikanya kan gak ada lagi Impor, nyatanya impor masih, jadi opsi di tengah berbagai perhitungan efisiensi, dan lain-lain,” ucap Nyarwi kepada IDN Times, Sabtu (7/9/2024).
Berikut adalah ulasan tentang janji-janji kampanye sejumlah politisi di beberapa daerah di Indonesia.
1. Airin-Ade dan Andra-Dimyati di Pilkada Banten
Dua bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keduanya yakni pasangan Airin Rachmi Diany - Ade Sumardi (Airin-Ade) dan Andra Soni - Dimyati Natakusumah (Andra-Dimyati).
Dalam salah satu program prioritasnya, kedua kandidat ini sama-sama menyoroti soal infrastruktur utama desa. Airin-Ade menamakan program itu jalan poros desa dan Andra-Dimyati menamakan programnya Bang Andra 'bangunan jalan desa sejahtera'.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi dan DPRD Banten telah menyepakati nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024 sebesar Rp12,355 triliun. Angka ini bertambah Rp692,84 miliar dari APBD Murni senilai Rp11,746 triliun.
Melihat program kedua pasangan cakada dan kemampuan keuangan daerah itu, Pengamat politik dan kebijakan publik, Ahmad Sururi mengatakan, jika dilihat dari kapasitas APBD Provinsi Banten dan kebutuhan pembangunan, sepertinya program para Cagub-Cawagub Banten cukup realistis, meskipun belum tentu rasional dan replikatif.
Tetapi poinnya, kata dia, bukan pada implementasi program atau APBD saja, namun, mereka harus mampu mengkampanyekan program-program bottom up atau yang menjadi kebutuhan masyarakat.
"Tidak hanya perdesaan akan tetapi juga masyarakat perkotaan," kata Sururi saat dikonfirmasi, Rabu (4/9/2024).
Selain fokus soal pembangunan infrastruktur, Ahmad Sururi juga menilai, para calon petinggi di daerah itu juga harus memperhatikan pembangunan kesejahteraan masyarakat Banten, misalnya bagaimana meningkatkan UMKM, lapangan pekerjaan dan investasi.
Selain itu, para pasangan calon juga mestinya berani menyuarakan bagaimana meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Provinsi Banten.
"Membangun Banten dimulai dari wilayah selatan dan program-program inovatif," katanya.