Pemda Tak Punya Anggaran Perbaiki 35 Ribu Rumah Kumuh di Bima
Foto sepasang Lansia yang menempati rumah kumuh di pinggir pantai teluk Bima (IDN Times/Juliadin Sutarman)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bima, IDN Times - Rumah tidak layak huni atau kumuh di wilayah Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih cukup banyak. Pada tahun 2022, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) mencatat masih ada 35 ribu unit rumah tak layak huni.
Puluhan ribu hunian ini hampir merata pada 18 kecamatan di Kabupaten Bima. Dengan sebaran zona berada pada 69 titik kawasan kumuh yang berada di wilayah dengan tingkat populasi penduduk terpadat.
"Data kita di tahun 2022 lalu, masih ada sebanyak 35 ribu unit rumah tidak layak huni. Itu merata di semua kecamatan. Sedangkan 2023 ini masih dilakukan pendataan," kata Kepala Dinas Perkim Kabupaten Bima, Chandra Kusuma dikonfirmasi, Selasa (13/5/2023) kemarin.
1. Setiap tahun terus bertambah
ILUSTRASI (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)Chandra Kusuma mengatakan, setiap tahun jumlah KK yang menempati rumah tak layak huni di daerah yang dipimpin IDP-Dahlan itu terus bertambah. Hal itu seiring dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang belakangan ini begitu signifikan.
"Setiap tahun sudah pasti bertambah, tentu angkanya akan semakin meningkat," jelas mantan Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Bima ini.
Baca Juga: Permohonan Penangguhan Penahanan Ditolak, Warga Bima akan Demo Akbar
2. Tahun ini tak ada bantuan bedah rumah dari Pemda dan pusat
Ilustrasi penukaran uang tunai. (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)Terhadap puluhan ribu rumah tak layak huni tersebut, hanya 40 unit yang bisa ditanggulangi pada tahun 2023 ini. Itu pun menggunakan bantuan anggaran yang bersumber dari aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
"Masing-masing mereka akan dapat bantuan dana bedah rumah Rp20 juta. Sekarang lagi tahap sosialisasi oleh pihak terkait," bebernya.
Sementara dari pemerintah provinsi, hanya mampu alokasikan anggaran bedah rumah, untuk satu unit saja. Sedangkan dari pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Bima nihil atau kosong.
"Gak ada dari pemerintah pusat, begitu juga dengan Pemda. Pemda saat ini hanya fokus perbaiki 20 unit rumah yang jadi korban bencana," terang dia.
Berbeda dengan penanganan pada tahun 2022 lalu, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran bedah rumah untuk 1.200 unit. Sementara dari Pemda Bima lebih kurang 100 lebih unit rumah.
3. Akan usul bangun Rusunawa di wilayah penduduk terpadat
ILUSTRASI (IDN Times/Vanny El Rahman)Chandra mengatakan, di tahun 2024 nanti, pihaknya akan mengusulkan permohonan anggaran bedah rumah 1.700 hingga 2.500 unit ke pemerintah pusat. Termasuk permintaan dana pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa).
Paling tidak, pembangunan Rusunawa yang akan diusulkan nanti untuk wilayah dengan populasi penduduk terpadat. Tiga di antaranya seperti di Kecamatan Woha, Sape dan Bolo.
"Nanti kami akan coba usulkan. Karena alihkan warga ke Rusunawa lebih efektif untuk menekan kawasan kumuh," tandas Chandra.
Baca Juga: Dua Pekan Hilang, Warga Bima ini Ditemukan Tewas di Gunung
