Iqbal-Dinda Tak Diantar Dua Ketua Parpol Pengusung Daftar ke KPU NTB

Ketua KPU NTB Muhammad Khuwailid sempat menanyakan kedua pimpinan parpol pengusung Iqbal-Dinda yang tidak hadir saat pendaftaran bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB itu. KPU NTB mendapatkan informasi bahwa Ketua DPD Gerindra NTB, Pathul Bahri sedang melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD NTB.

Pathul Bahri menjadi bakal Calon Bupati Lombok Tengah berpasangan dengan Nursiah. Pasangan Pathul-Nursiah merupakan petahana.

Sedangkan Ketua DPW PPP NTB, Muzihir tidak ikut mengantarkan pasangan Iqbal-Dinda mendaftar ke KPU NTB karena sedang mengantarkan anaknya yang maju sebagai Calon Wakil Wali Kota Mataram mendaftar ke KPU. Saat pendaftaran pasangan Iqbal-Dinda ke KPU NTB, hanya nampak Sekretaris DPW PPP NTB Moh. Akri.

Sesuai ketentuan, Ketua dan Sekretaris parpol pengusung harus ikut mendaftarkan pasangan calon yang diusung ke KPU. Ketua KPU NTB Muhammad Khuwailid kemudian mengkonfirmasi keabsahan berkas pencalonan dari kedua parpol tersebut untuk pasangan Iqbal-Dinda.

Lewat video call, Khuwailid menanyakan langsung dukungan Partai Gerindra NTB untuk pasangan Iqbal-Dinda. Begitu juga kepada Ketua DPW PPP NTB Muzihir. Keduanya menyatakan bahwa dukungan Gerindra dan PPP untuk pasangan Iqbal-Dinda.

Terpisah, Komisioner Bawaslu NTB Suhardi mengatakan pihaknya melakukan pengawasan pada masa pendaftaran bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terkait syarat pencalonan mengenai jumlah dukungan suara parpol dan syarat calon. Sesuai aturan, bakal pasangan calon didaftarkan oleh Ketua dan Sekretaris parpol pengusung.

"Manakala itu tidak disampaikan oleh pengurus yang punya kewenangan, maka harus terkonfirmasi benar atau tidak. Misalnya Partai Gerindra, yang ada hanya sekretaris, ketua gak ada. Ternyata ketuanya sedang melakukan proses pemeriksaan. Sampai sejauh ini terkait proses itu gak ada soal," kata Suhardi.

Mengenai syarat calon, Bawaslu NTB melakukan pengawasan melekat. Sejauh ini, belum ada temuan terkait dokumen syarat calon Cagub dan Cawagub NTB.

"Karena tahapannya baru pemeriksaan dokumen yang outputnya ada atau tidak ada, lengkap atau tidak lengkap," jelasnya.