Imbas Putusan MK, Bupati Lombok Barat Menjabat hingga April 2024

Fathurrahman menjelaskan, usulan nama-nama calon Penjabat Bupati Lombok Barat yang sebelumnya diusulkan ke Mendagri, otomatis gugur. Ia mengaku sudah ada pemberitahuan dari Kemendagri bahwa pengangkatan Pj Bupati Lombok Barat ditunda imbas putusan MK

"Tentu itu otomatis menjadi gugur usulan Pj Bupati Lombok Barat. Itu sesuai putusan MK berlaku dan berakhir masa tugasnya Bupati Lombok Barat sampai bulan April 2024," terang Fathurrahman.

Sedangkan masa jabatan tujuh bupati/wali kota hasil pilkada serentak di NTB pada 2020 akan berakhir 2025. Tujuh kepala daerah itu adalah Wali Kota Mataram, Bupati Lombok Utara, Bupati Lombok Tengah, Bupati Sumbawa Barat, Bupati Sumbawa, Bupati Dompu dan Bupati Bima.

"Putusan MK itu hanya untuk kepala daerah yang terpilih di pilkada 2018, dan dilantik tahun 2019. Awalnya sesuai UU masa jabatannya berakhir 31 Desember 2023. Tetapi karena MK membatalkan itu sehingga secara otomatis diperpanjang sampai April 2024 khusus untuk Lombok Barat saja," jelas Fathurrahman.

Pilkada Lombok Barat 2018 dimenangkan pasangan Fauzan Khalid-Sumiatun. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No 131.52-659 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati Lombok Barat dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No 132.52-660 tahun 2019 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Lombok Barat.

Namun, karena Fauzan Khalid ikut dalam kontestasi Pileg 2024 sebagai Calon Anggota DPR RI Dapil NTB dari Partai Nasdem, sehingga ia mengajukan pengunduran diri sebagai Bupati Lombok Barat.

Kemudian Wakil Bupati Lombok Barat Sumiatun diangkat menjadi Bupati Lombok Barat. Sumiatun dilantik menjadi Bupati Lombok Barat oleh Penjabat Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi pada 13 November 2023.