Gubernur NTB Tindaklanjuti Usulan Pencabutan Izin Tambang Pasir Besi

Pada prinsipnya, kata Gubernur Zulkieflimansyah, apabila usulan itu menjadi aspirasi masyarakat, Bupati Lombok Timur dan pihak terkait lainnya. Pemprov NTB akan menindaklanjutinya. Tetapi, ia menjelaskan bahwa pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) mineral logam merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Pemprov NTB akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Lombok Timur yang meminta pencabutan izin PT. Anugerah Mitra Graha (AMG) di Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur ke pemerintah pusat.

"Kalau masyarakat, pak bupati dan lain sebagainya setuju, nanti kita tindaklanjuti. Tapi itu kewenangannya ada di sana bukan di kita (Pemprov NTB)," terangnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas ESDM NTB Zainal Abidin juga mengatakan bahwa pencabutan IUP mineral logam bukan menjadi kewenangan Pemprov NTB. Tetapi kewenangan terkait dengan IUP mineral logam sejak UU No. 3 Tahun 2020, menjadi kewengan pemerintah pusat.

Bupati Lombok Timur M. Sukiman Azmy atas kesepakatan masyarakat Pringgabaya, DPRD dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Fokipimda) sepakat meminta Gubernur NTB menghentikan kegiatan penambangan pasir besi di wilayah kecamatan Pringgabaya dengan mencabut dan membatalkan izin PT. AMG.

Kesepakatan tersebut menyusul kisruh penambangan pasir besi oleh PT. AMG yang dinilai meresahkan masyarakat. Perusahaan tersebut dinilai tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga merusak infrastruktur jalan yang telah dibangun pemerintah. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan masyarakat sekitar melainkan pula merugikan negara. Selain itu, tidak ada kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Lombok Timur.

Pada Senin (13/2/2023), sejumlah pejabat daerah dan mantan pejabat diperiksa Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Pejabat yang diperiksa adalah Sekda NTB inisial LGA. Kemudian Bupati Lombok Timur inisial SA dan Mantan Bupati Lotim inisial HMA.

Kasi Penerangan Hukum Kejati NTB Efrien Saputera menjelaskan ketiganya diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi penambangan pasir besi di Lombok Timur yang sedang ditangani Penyidik Pidana Khusus Kejati NTB.

Selain itu, Penyidik Pidana Khusus Kejati NTB juga telah memeriksa pejabat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB inisial ZA dan HB. Kemudian, Perwakilan Kantor Kementerian ESDM Provinsi NTB inisial MN. Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Nomor : Print-01/N.2/Fd.1/2023 tanggal 18 Januari 2023.