Geram PAD NTT Masih 20 Persen, Gubernur Melki Ancam Copot Pejabat
- Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegur keras ASN karena capaian PAD baru 20 persen dari target Rp2,8 triliun dan mengancam mencopot pejabat yang tidak mencapai target.
- Rendahnya PAD berdampak pada keterlambatan pembayaran TPP ASN, sehingga gubernur menuntut percepatan kinerja birokrasi dan tanggung jawab penuh tiap dinas untuk memperbaiki kondisi fiskal daerah.
- Pemerintah Provinsi NTT menyiapkan penyertaan modal Rp75 miliar bagi empat BUMD, termasuk Bank NTT dan PT Flobamor, dengan proses rekrutmen profesional tanpa campur tangan tim sukses.
Kupang, IDN Times - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena mengaku geram karena realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat rendah meski tahun 2026 telah memasuki pertengahan. Kegeraman itu disampaikan Melki saat memimpin upacara bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi NTT di halaman Kantor Gubernur NTT, Senin (8/6/2026) pagi. Ia bahkan mengancam akan mencopot pejabat dari instansi yang tidak menunjukkan kinerja maksimal.
Menurut Melki, target PAD Pemprov NTT pada 2026 mencapai Rp 2,8 triliun. Namun hingga awal Juni, realisasinya baru sekitar Rp560 miliar atau setara 20 persen dari target yang telah ditetapkan. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait bekerja lebih maksimal untuk meningkatkan pendapatan daerah agar target PAD tahun ini dapat tercapai.
1. Singgung birokrasi yang lambat
Melki memperingatkan agar perangkat daerah dapat bertanggungjawab akan minimnya capaian PAD ini. Ia juga tak segan-segan akan mencopot dan mengganti pejabat termasuk kepala dinasnya yang tak memenuhi target.
"Penanggung jawab PAD sudah dibagi secara detail. Bagi yang bertanggung jawab di unit kecil untuk urusan pelayanan publik dan juga PAD. Bagi yang tidak perform mingguan, bulanan, siap dicopot, diganti orang lain lagi yang memang siap untuk bekerja termasuk kepala dinasnya", tegas dia.
Ia ingin peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan segera mungkin guna mendorong PAD NTT secepatnya.
"Kalau tidak perform, ya dicopot. Bukan karena saya ingin terlihat keras. Tetapi karena rakyat NTT tidak bisa terus menunggu birokrasi yang berjalan lambat," tambah Melki.
2. Berdampak ke TPP ASN
PAD yang belum optimal ini, kata dia, telah berdoa pada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN. Untuk itu ia menegaskan agar tiap dinas bekerja lebih cepat, lebih disiplin, dan lebih berani mengambil tanggung jawab.
"PAD kita masih rendah. Ruang fiskal masih terbatas, bahkan TPP ASN belum bisa dibayarkan maksimal karena kondisi keuangan daerah. Di sisi lain, peluang bantuan pusat untuk ribuan rumah layak huni sudah terbuka, tetapi data penerimanya belum siap," tandas Melki lagi.
Ia yakin setiap jabatan yang dipercayakan adalah amanah, bukan hak istimewa,, sehingga ia tak segan mengganti siapa pun yang tidak mampu mempercepat pelayanan publik atau meningkatkan PAD.
"Siapa yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, akan dievaluasi dan diganti. NTT tidak boleh berjalan seperti anak ayam. Kita harus terbang tinggi seperti elang," tegasnya lagi.
3. Siap suntik modal Rp75 miliar untuk 4 BUMD
Pada kesempatan yang sama Gubernur Melki menyampaikan perkembangan penataan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi NTT, di antaranya Bank NTT, PT. Flobamor, dan KIB Bolok dengan kesiapan Rp75 miliar penyertaan modal. Ia merinci Rp30 miliar untuk Bank NTT, Rp21 miliar untuk PT Jamkrida, serta masing-masing Rp12 miliar untuk PT. Flobamor dan KIB Bolok.
"Ini akan diberikan setelah rencana bisnis masing-masing BUMD disetujui pemerintah dan DPRD," ujarnya.
Melki juga menegaskan proses pengisian jajaran BUMD dilakukan secara profesional tanpa melibatkan tim sukses.
“BUMD tidak ada yang diisi dari tim sukses Melki-Johni. Semua murni hasil proses perekrutan yang melibatkan berbagai pihak dengan latar belakang yang baik,” ujarnya.
