Dana BGN Macet, 195 SPPG Berhenti Beroperasi Sementara di NTB
Mataram, IDN Times - Sebanyak 195 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) berhenti beroperasi sementara karena macetnya transfer dana dari Badan Gizi Nasional (BGN). Ratusan SPPG yang berhenti beroperasi sementara itu tersebar di 10 kabupaten/kota se-NTB.
Kepala BGN Regional NTB Eko Prasetyo mengatakan belum mengetahui penyebab macetnya transfer dana dari pusat ke masing-masing SPPG. Namun, dia mengatakan macetnya transfer dana itu akibat kendala teknis.
"Itu belum ada koordinasi dari pusat penyebab dananya macet, karena kewenangan pusat kalau terkait dananya. Tapi ini kendala teknis saja biasanya. Hari ini ada pencairan lagi. Makanya kemarin kita lakukan pendataan terus menerus," kata Eko dikonfirmasi di Mataram, Senin (8/6/2026).
1. Sebaran 195 SPPG yang berhenti beroperasi sementara di NTB
Eko menjelaskan pencairan dana operasional SPPG sudah mulai dilakukan pencairan pada Jumat pekan lalu. Hasil monitoring, bahwa memang ada SPPG yang belum mendapatkan pencairan dana dari BGN. Bagi SPPG yang belum mendapatkan transfer dana, sudah dilaporkan ke BGN.
"Memang operasionalnya itu menunggu pencairan dana. Pencairan dananya berprogres, nanti hari ini masuk lagi dananya. Dia (SPPG) kalau misalnya belum ada pencairan dana, tidak diperkenankan operasional," jelasnya.
Berdasarkan laporan yang diterima, sebanyak 195 SPPG yang berhenti beroperasi sementara di NTB tersebar pada 10 kabupaten/kota. Di antaranya, Kota Mataram 8 SPPG, Lombok Barat 30 SPPG, Lombok Timur 44 SPPG, Lombok Tengah 42 SPPG, Lombok Utara 14 SPPG, Kota Bima 6 SPPG, Bima 40 SPPG, Dompu 4 SPPG, Sumbawa 2 SPPG, dan Sumbawa Barat 5 SPG.
2. Bantah karena pergantian pimpinan BGN
Eko membantah macetnya transfer dana ke SPPG imbas dari pergantian pimpinan BGN. Dia mengatakan hal itu lebih disebabkan kendala teknis semata. Saat ini, kata dia, sedang diurus pencairan dana dari BGN secara bertahap.
"Tidak ada hubungan terkait pergantian pucuk pimpinan (BGN). Tapi bukan karena itu, kendala teknis saja. Lagi diurus pencairannya, hari ini ada pencairan lagi, bertahap nanti," tambahnya.
Sejak Jumat pekan lalu, kata dia, sebagian dana sudah ditransfer ke SPPG, tetapi sebagian yang belum. Bagi SPPG yang belum mendapatkan pencairan dana, lanjut Eko, bahwa memang tidak diperkenankan beroperasi.
"Tidak boleh ditalangi atau menggunakan pembayaran tempo, itu tidak diperkenankan. Sudah kita laporkan semua sejak pekan kemarin, ini diproses lagi pencairannya," jelasnya.
Selain ratusan SPPG yang berhenti beroperasi sementara, sebanyak 31 dapur MBG di NTB masih kena suspend. Puluhan SPPG yang masih kena suspend akibat kejadian menonjol. Dia menjelaskan bahwa tidak ada lagi SPPG yang kena suspend karena persoalan SLHS dan IPAL. Ratusan SPPG yang sebelumnya kena suspend, sudah memperbaiki persyaratan terkait SLHS dan IPAL.
3. BGN melakukan evaluasi menyeluruh
Terpisah, Ketua Satgas MBG Provinsi NTB Fathul Gani mengungkapkan penyebab ratusan SPPG berhenti beroperasi sementara di NTB. Saat ini, kata dia, ada transisi pimpinan BGN, ditambah adanya kasus yang sedang ditangani aparat penegak hukum (APH). Sehingga, BGN melakukan evaluasi menyeluruh.
"Di saat evaluasi, mungkin dalam satu minggu ini clear, ingin dipastikan pendanaan sudah bisa cair untuk masing-masing SPPG. Mulai Jumat kemarin ada info laporan beberapa SPPG yang sudah habis kas di VA (virtual account). Kedua, memang mereka (SPPG) tidak diperkenankan menggunakan dana talangan, misalnya ngutang atau ngebon, itu tidak diperkenankan," jelas Fathul.
Karena dana transfer macet, maka konsekuensinya operasional SPPG berhenti sementara. Dia menambahkan bahwa hal ini berpengaruh pada tidak adanya layanan MBG bagi penerima manfaat.
"Kalau tidak ada kas, SPPG berhenti sementara sambil menunggu pencairan masuk kas masing-masing SPPG. Makanya kita percepat layanan administrasi keuangannya supaya segera masuk kas SPPG," tandasnya.
Hingga Mei 2026, pelaksanaan MBG di NTB tercatat telah memiliki 842 SPPG. Dari jumlah tersebut, sebanyak 733 SPPG yang aktif beroperasi. Program tersebut melibatkan lebih dari 4.300 penyedia lokal, menyerap lebih dari 39 ribu tenaga kerja, dan menjangkau sekitar 1,9 juta penerima manfaat.
Pemerintah menggelontorkan anggaran MBG di NTB sekitar Rp27,7 miliar per hari. Dimana, Lombok Timur menjadi daerah terbesar penerima distribusi anggaran sebesar Rp8,3 miliar, disusul Lombok Tengah Rp6,2 miliar dan Lombok Barat Rp3,9 miliar.
