Gubernur NTB segera Copot Dua Pejabat Tersandung Kasus Korupsi

Tri menjelaskan Pemprov NTB masih menunggu surat pemberitahuan tentang penetapan tersangka dan penahanan kedua pejabat tersebut dari Kejati NTB maupun Polresta Mataram. Hal itu menjadi dasar PPK dalam hal ini Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk mencopot kedua pejabat yang tersandung kasus korupsi itu dari jabatannya saat ini.

"Kita tunggu surat dari APH (Aparat Penegak Hukum)," jelas Yiyit, sapaan akrab Kepala BKD NTB itu.

Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB Yusron Hadi mengatakan Pemprov NTB belum menerima pemberitahuan secara resmi dari APH terkait penahanan dua Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut. Dia menyatakan Pemprov NTB menghormati proses hukum yang tengah berjalan.

"Mari kedepankan azas praduga tak bersalah atas dugaan tindak pidana kepada dua ASN kami karena proses hukumnya masih berlangsung," kata Yusron.

Diketahui, Kepala Biro Perekonomian Setda NTB Wirajaya Kusuma terjerat kasus korupsi pengadaan masker Covid-19 saat menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UKM pada 2020. Kerugian negara dalam kasus ini sebesar Rp1,58 miliar berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB.

Wirajaya dijerat Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Kepala UPTD Gili Tramena Mawardi Khairi tersandung kasus korupsi pemanfaatan aset Pemprov NTB seluas 65 hektare di Gili Trawangan Lombok Utara. Namun Kejati NTB belum menyebutkan jumlah kerugian negara dalam kasus ini. Penyidik pidana khusus Kejati NTB menetapkan tiga tersangka yaitu dua orang dari pihak swasta inisial IA dan AA serta ASN Pemprov NTB inisial MK.