FITRA: APBD NTB 2025 Bisa Dihemat Rp168,17 Miliar untuk Belanja Publik
Mataram, IDN Times - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 dapat dihemat hingga Rp168,17 miliar. Efisiensi ini dapat dilakukan dengan memangkas belanja rutin yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik.
Direktur FITRA NTB, Ramli Ernanda, menegaskan bahwa penghematan anggaran tersebut sebaiknya dialokasikan untuk belanja publik, khususnya infrastruktur dasar masyarakat. "Dana hasil efisiensi ini dapat digunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, jalan, air bersih, sanitasi, perbaikan rumah tidak layak huni, serta irigasi," ujarnya di Mataram, Sabtu (8/2/2025).
1. Potensi efisiensi untuk menutup pengurangan dana transfer
Menurut Ramli, efisiensi anggaran ini dapat menutupi pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dari pemerintah pusat sebesar Rp127 miliar. Penghapusan DAK Fisik untuk sektor jalan, irigasi, dan pangan dikhawatirkan akan menghambat penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat NTB.
"Pembangunan infrastruktur daerah sangat bergantung pada pendanaan DAK Fisik. Dalam APBD NTB 2025, kontribusi DAK Fisik terhadap total belanja modal mencapai 47 persen. Pemangkasan ini akan berdampak signifikan pada perekonomian dan penyediaan lapangan kerja," jelasnya.
FITRA NTB mengusulkan agar efisiensi belanja rutin dialihkan untuk mendukung sektor pertanian dan pangan guna menjaga stabilitas ekonomi daerah. Ramli juga menekankan pentingnya selektivitas dalam pemangkasan anggaran agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan.
2. Detail pemangkasan anggaran
Berdasarkan kajian FITRA NTB, beberapa pos belanja yang dapat diefisiensi meliputi:
Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) dan Konsumsi Rapat
- Anggaran: Rp62,57 miliar
- Potensi penghematan: Rp31,28 miliar
Honorarium Kegiatan dan Jasa Profesi
- Anggaran: Rp48,26 miliar
- Potensi penghematan: Rp24,13 miliar
Belanja Sewa Gedung, Kendaraan, dan Peralatan
- Anggaran: Rp10,78 miliar
- Potensi penghematan: Rp5,39 miliar
Belanja Perjalanan Dinas
- Anggaran: Rp149,84 miliar
- Potensi penghematan: Rp74,92 miliar
Belanja Modal
Anggaran: Rp45,16 miliar
Potensi penghematan: Rp22,58 miliar
3. Komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih dalam efisiensi anggaran
Gubernur NTB terpilih, Lalu Muhamad Iqbal, telah berkomitmen untuk memulai efisiensi dari pemangkasan belanja operasional kepala daerah. Ramli menilai langkah ini sebagai awal yang baik dalam mewujudkan anggaran yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Komitmen ini perlu diapresiasi dan harus diikuti oleh perangkat daerah agar belanja daerah lebih berkualitas serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ini akan menjadi ujian pertama bagi pemerintahan Iqbal-Dinda," tegasnya.
Instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran daerah dinilai sebagai langkah perbaikan tata kelola anggaran yang selama ini banyak dialokasikan untuk pengeluaran kurang berdampak pada layanan publik. FITRA NTB berharap pemerintah daerah dapat menjalankan efisiensi anggaran ini secara optimal demi kepentingan masyarakat luas.
