Eks Kapolsek Dompu Dipecat Tidak Hormat karena Hamili Tahanan
Mataram, IDN Times - Eks Kapolsek Dompu Polres Dompu, Nusa Tenggara Barat, Ipda Sarbini dipecat dari anggota Polri karena menghamili seorang tahanan inisial DR. Dia kena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) melalui Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP).
Sidang etik berlangsung Senin (9/11/2026) mulai pukul 14.00 WITA hingga 22.00 WITA di Ruang Sidang Bidpropam Polda NTB. Sidang etik menghadirkan sebanyak 10 orang saksi untuk menguak secara tuntas rangkaian peristiwa pelanggaran yang terjadi.
1. Polda NTB tegaskan tidak akan melindungi personel yang mencoreng nama kepolisian
Ilustrasi persetubuhan. IDN Times Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid, membenarkan hasil putusan sidang KKEP tersebut. Dia menegaskan bahwa institusi kepolisian tidak akan pernah berkompromi atau melindungi personel yang mencoreng nama baik Korps Bhayangkara serta mencederai rasa keadilan di masyarakat.
"Polda NTB berkomitmen penuh untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme anggota. Terhadap pelanggaran berat yang dilakukan oleh yang bersangkutan, majelis sidang KKEP telah menjatuhkan putusan secara transparan, obyektif, dan tegas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri," kata Kholid, Selasa (10/11/2026).
2. Hamili tahanan dan rencana pengguguran kandungan
ilustrasi hamil (pexels.com/freestocks.org) Kholid menjelaskan dari fakta-fakta persidangan dan pemeriksaan mendalam, Sarbini terbukti melakukan serangkaian tindakan tercela yang melanggar norma hukum dan etika profesi kepolisian. Peristiwa tersebut bermula dari dugaan persetubuhan yang terjadi pada 28 Juli 2026.
Kemudian berlanjut pada Agustus dengan aktivitas mengonsumsi minuman keras di area kantor Polsek Dompu, serta tindakan hubungan badan di luar nikah. Lebih memprihatinkan lagi, kata dia, tindakan tidak terpuji tersebut dilakukan dengan seorang tahanan perempuan berinisial DR di Ruang Unit Reskrim Polsek Dompu, wilayah hukum Polres Dompu.
Selain itu, terungkap juga adanya rencana untuk melakukan pengguguran kandungan terhadap tahanan perempuan tersebut. "Atas serangkaian perbuatan tersebut, majelis sidang KKEP menyatakan bahwa perbuatan IPDA Sarbani telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan hukum dan etika," kata Kholid.
3. Efek jera dan menjaga kepercayaan publik
Ilustrasi tahanan (IDN Times/Sukma Shakti) Pasal yang disangkakan dan terbukti dilanggar Ipda Sarbini meliputi Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b dan/atau huruf c, Pasal 8 huruf c angka 1, 2, dan 3, Pasal 10 ayat (1) huruf f, Pasal 10 ayat (2) huruf d.
Serta Pasal 13 huruf f Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Atas putusan tersebut terduga Ipda Sarbani menyatakan banding.
Saat ini, kata dia, Ipda Sarbini dilakukan penempatan pada tempat khusus (Patsus) selama 30 hari dan PTDHbsebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kholid menegaskan bahwa keputusan PTDH ini merupakan bentuk komitmen pimpinan Polda NTB dalam memberikan efek jera sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
"Langkah tegas ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh personel di jajaran Polda NTB agar senantiasa memegang teguh pedoman hidup Tribrata dan Catur Prasetya dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara," tegasnya.
