Dugaan Korupsi Rp166 Miliar di Bima, KPK Periksa Mantan Kalak BPBD

Dengan diperiksanya Syarfuddin, hingga kini tercatat sudah ada tiga pejabat teras ruang lingkup Pemkot Bima yang dimintai klarifikasi KPK. Setelah sebelumnya, Kalak BPBD saat ini, Hj. Zainab dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M. Amin.

Selain tiga pejabat tersebut, KPK juga telah periksa puluhan kontraktor pekerja proyek. Bahkan di hadapan KPK, mereka mengaku bahwa perusahaannya hanya dipinjam pakai oleh pejabat tinggi Kota Bima. 

Tidak hanya itu, KPK juga telah menyita dokumen penting soal pengerjaan proyek ratusan miliaran tersebut. Sejumlah dokumen itu seperti Surat Perintah Kerja (SPK) proyek Rehab Rekon dan pekerjaan lain dari APBD II. 

Kemudian bukti transaksi keuangan berupa slip bank dan rekening koran, hingga data elektronik yakni rekaman suara dari petinggi partai. Termasuk rekaman percakapan istri pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Diberitakan sebelumnya, KPK membidik dugaan praktik korupsi mega proyek rehab rekon pasca banjir bandang di Kota Bima tahun 2018 lalu. Alokasi anggaran untuk rehab rekon itu sebesar Rp166 miliar.

Dana miliaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan sebagian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Digunakan untuk pembangunan rumah relokasi banjir di lingkungan Kadole dan Oi Fo'o, jembatan, hingga Sarana dan Prasarana (Sarpras) lainnya.