DPRD Lotim Kritik Pengelolaan Pendidikan yang Dinilai Amburadul
Lombok Timur, IDN Times - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim)H Badran Achsid, kritik pengelolaan pendidikan di Lombok Timur yang menurutnya sangat amburadul. Kritikan itu diungkapkan politisi Partai Golkar ini, setelah melakukan kunjungan kerja ke sekolah-sekolah lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur.
Dalam kunjungannya tersebut, disimpulkan pengelolaan pendidikan saat ini sangat amburadul, karena ada banyak persoalan yang ditemukan di sekolah. Salah satunya intervensi berlebihan yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lotim terhadap kepala sekolah dan guru untuk menyerahkan setoran kepada pejabat yang membidangi pendidikan ini.
1. Akan bentuk Tim Pansus pendidikan
Melihat kondisi amburadulnya pengelolaan pendidikan ini, Wakil Ketua DPRD Lotim akan mengusulkan membentuk tim Panitia Khusus (Pansus) Pendidikan. Terkait Pansus ini, seluruh Fraksi di DPRD telah setuju dibentuknya tim Pansus pendidikan ini, sehingga tinggal disahkan.
Menurut Badran, alasan untuk membentuk tim Pansus ini sudah cukup kuat karena pejabat yang membidangi pendidikan ini terlalu arogan. Jika dibiarkan, kondisi pendidikan di Lotim akan tambah hancur, karena ulah pejabat yang tidak mengerti cara komunikasi dan kebijakan yang dibuatnya bertentangan dengan aturan pusat.
"Hasil kunker kita disejumlah sekolah, ada indikasi pembunuhan karakter kepala sekolah dan guru. Seringkali kepala OPD yang membidangi ini, mengatakan dirinya dekat dengan Bupati Lotim untuk menakut-nakuti, jadi apapun permintaannya harus dituruti," tegasnya.
2. DPRD Lotim gelar rapat kerja bahas persoalan pendidikan
Selain rencana membentuk Pansus, Komisi II Dewan DPRD Lombok Timur menggelar rapat kerja bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk membahas persoalan pendidikan yang muncul di lapangan.
Rapat kerja tersebut, bertujuan untuk mengklarifikasi permasalah pendidikan yang dinilai dewan amburadul serta dugaan ada pungutan Liar (Pungli). Selain itu, kelarifikasi pengerjaan fisik di satuan pendidikan lingkup Dikbud Lotim yang juga belum optimal.
"Sayang Kepala Dinas Tidak menghadiri rapat kerja ini, padahal beberapa hari lalu melalui pemberitaan media, beliau menantang dewan untuk menunjukkan bukti dugaan Pungli atau upeti," ungkap ketua Komisi II DPRD Lotim Wais Al Qarni .
Menurut Wais, hal yang wajar DPRD Lotim mengkritik berdasarkan temuan di lapangan dan laporan masyarakat. DPRD juga memang tugasnya untuk mengawasi serta sebagai fungsi kontrol. Seharusnya, kritikan itu ditanggapi positif untuk melakukan perbaikan.
3. Akan menjadwalkan ulang pemanggilan Dikbud Lotim
Karena ketidakhadiran Kadis Dikbud Lotim, Izzudin sebagai penanggungjawab kondisi pendidikan di Lotim, Ketua Komisi II DPRD Lotim Wais AlQarni ini akan membuat jadwal ulang. Karena persoalan pendidikan ini adalah persoalan yang sangat penting karena menyangkut perbaikan generasi muda bangsa.
"Kita agendakan sekali lagi. Karena apa yang kami pertanyakan dalam rapat kerja sebelumnya, pejabat yang hadir tidak bisa menjawab," tandasnya.
4. Kadis Pendidikan bantah tudingan Dewan
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lotim Izzuddin membantah kritikan dan tudingan Dewan tersebut. Dirinya tidak pernah melakukan intervensi kepada kepala sekolah untuk menyerahkan uang atau upeti. Selama ini pihaknya mengelola pendidikan sudah sesuai dengan prosedur dan aturan.
"Saya tidak pernah meminta setoran ataupun upeti, itu tidak benar," tegasnya.
