Dilaporkan ke KASN, Pj Gubernur NTB Bantah Langgar Netralitas ASN

Terkait pelaporan terhadap dirinya ke KASN, Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi membantah melanggar netralitas sebagai ASN. Gita menyatakan dirinya tidak melakukan kampanye pada acara PDI Perjuangan di Alun-Alun Tastura Praya Lombok Tengah.

Gita menjelaskan kehadirannya pada acara PDI Perjuangan merupakan acara silaturahmi. Bahkan, ia menyatakan dalam waktu dekat dirinya diundang oleh banyak partai politik.

"Saya kan pembina politik di daerah. Apakah saya diundang itu langsung kampanye, kan ndak," kata Gita dikonfirmasi di Mataram, Jumat (22/9/2023).

Gita mengatakan kehadirannya di acara partai politik turut menyosialisasikan pemilu, pileg dan pilkada yang damai. Meskipun berbeda pilihan dalam politik, masyarakat harus tetap rukun dan damai.

"Tidak akan saya bilang pilihlah ini, pilihlah itu. Itu baru kampanye. Semua bekerja sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing," katanya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Muhammad Nasir menyatakan pihaknya belum menerima surat rekomendasi dari KASN terkait dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan Pj Gubernur NTB. Begitu juga dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan Asisten II Setda NTB Fathul Gani.

"Kita lihat saja nanti bagaimana KASN apa betul Bawaslu sudah mengirim hasil kajiannya terus KASN memutuskan. Setelah putusan KASN ada kami tindaklanjuti setelah ada putusan," kata Nasir.

Kalau pun terjadi pelanggaran netralitas ASN, kata Nasir, tidak sampai pada pemberhentian sebagai ASN. Karena pelanggaran netralitas ASN berkaitan dengan kode etik.

"Bentuknya teguran, sanksinya paling penundaan gaji berkala. Pemberhentian dari jabatan tidak ada. Dia bulan pelanggaran pidana. Dia adalah pelanggaran netralitas. Netralitas itu larinya ke kode etik," jelasnya.

Pelaksana Harian (Plh) Sekda NTB ini mengatakan ASN tidak dilarang hadir di kampanye calon kepala daerah. ASN boleh hadir di lokasi kampanye dengan syarat tidak menggunakan fasilitas negara, mengerahkan massa, dan membawa atribut partai politik atau calon kepala daerah.

Menurut Nasir, ASN juga harus memahami visi dan misi pasangan calon kepala daerah. Sehingga mereka boleh hadir di tempat kampanye.

"Yang tidak boleh kita lakukan di tempat kampanye adalah menggunakan fasilitas negara, mengerahkan massa, membawa atribut di tempat kampanye, dan ada yel-yel," kata Nasir.
Menjelang pemilu dan pilkada 2024, Nasir mengatakan pihaknya segera mengeluarkan surat edaran terkait netralitas ASN. Pihaknya juga akan memantau media sosial (medsos) ASN Pemprov NTB.