Dana GOR 17 Desember Rp400 Miliar Dicoret, Pemprov NTB Angkat Bicara!

01 Oct 2026, 12:57 WIB

Kota Mataram

4 min read

Intinya Sih

Anggaran renovasi GOR 17 Desember senilai Rp400 miliar dicoret dari pembahasan APBN 2027 karena Komisi V DPR RI belum melihat blueprint dan urgensi proyek tersebut.
Pemprov NTB menyatakan dukungan pusat untuk prasarana olahraga tetap berjalan; pagu Kementerian PU 2027 Rp114,59 triliun mencakup Rp32,57 triliun bagi prasarana strategis, termasuk olahraga.
Pemprov NTB optimistis pusat akan mendukung kesiapan PON 2028 dan terus menyiapkan dokumen teknis serta koordinasi agar GOR 17 Desember dan venue lain layak digunakan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Mataram, IDN Times - Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) angkat bicara soal dana renovasi GOR 17 Desember, Kota Mataram, yang dicoret dalam pembahasan APBN 2027. Pemprov NTB merespons pernyataan anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi yang mengatakan bahwa anggaran renovasi venue utama PON NTB 2028 tidak ada di APBN 2027.

Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik mengatakan pemerintah provinsi yakin pemerintah pusat akan maksimal dalam menyukseskan PON NTB-NTT 2028 dengan alokasi anggaran sesuai kebutuhan dan kemampuan fiskal yang ada di pusat. Kewajiban pemerintah daerah juga terus dimatangkan oleh Pemprov NTB.

"Pemprov NTB menghormati apa yang disampaikan bapak Mori Hanafi selaku Anggota Komisi V DPR RI. Kami memahami pernyataan tersebut sebagai bagian dari perhatian dan dorongan agar persiapan PON XXII 2028 dilakukan semakin cepat, detail dan serius, termasuk dalam memastikan kesiapan seluruh venue," kata Khalik di Mataram, Kamis (1/10/2026).

1. Pagu anggaran pembangunan dan rehabilitasi prasarana olahraga mencapai Rp32,57 triliun
GOR 17 Desember Turida Cakranegara Kota Mataram. (Instagram.com/asprovntb)
Khusus untuk renovasi GOR 17 Desember Kota Mataram, kata dia, dukungan dan pembahasan di tingkat pusat sudah berjalan. Pada Juli lalu, Komisi V DPR RI bersama Kementerian PU meninjau langsung GOR Turida Kota Mataram dan mendorong rehabilitasi secara bertahap dengan memprioritaskan lintasan atletik dan penataan tribun untuk memenuhi standar PON.
Kementerian PU juga menyiapkan DED dan kebutuhan anggarannya. Perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa dukungan terhadap prasarana olahraga tetap berada dalam kebijakan anggaran pemerintah pusat.
Pada 24 September 2026, Komisi V DPR RI menyetujui pagu Kementerian PU tahun 2027 sebesar Rp114,59 triliun. Dari pagu itu, sebesar Rp32,57 triliun untuk prasarana strategis, yang di dalamnya mencakup pembangunan dan rehabilitasi prasarana olahraga.
"Tentu angka tersebut bukan alokasi khusus untuk GOR Turida, karena alokasi masing-masing kegiatan mengikuti proses penetapan program dan kesiapan pelaksanaannya," jelasnya.
2. Optimis pemerintah pusat alokasikan anggaran untuk PON 2028
GOR 17 Desember Turida Kota Mataram tampak depan. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Jika terdapat perubahan atau penyesuaian terhadap suatu usulan dalam proses pembahasan APBN, kata Khalik, Pemprov NTB melihatnya sebagai bagian dari mekanisme penganggaran pemerintah pusat. Dia menyatakan Pemprov NTB menghormati proses tersebut dan tidak ingin mendahului keputusan final mengenai alokasi spesifik.
"Yang terpenting, Pemprov NTB tetap optimistis dan memiliki keyakinan bahwa Pemerintah Pusat akan mengalokasikan sumber daya dan dukungan pembiayaan yang diperlukan untuk memastikan kesiapan venue PON 2028, termasuk venue-venue di NTB. Keyakinan itu tentu kami ikuti dengan kerja konkret di daerah," tambahnya.
Pemprov NTB akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Kementerian PU, Kementerian Pemuda dan Olahraga, DPR RI khususnya komisi terkait, serta seluruh kementerian/lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan PON. Pada saat yang sama, Pemprov NTB terus mematangkan kebutuhan teknis, perencanaan, dokumen pendukung dan readiness criteria, sehingga setiap dukungan pusat dapat segera ditindaklanjuti.
"Apa yang disampaikan bapak Mori Hanafi kami pandang sebagai dorongan konstruktif agar semua pihak bergerak lebih cepat. Jadi ini bukan kerja satu OPD, tetapi kerja bersama lintas perangkat daerah, pemerintah pusat, DPR RI, KONI dan seluruh pemangku kepentingan PON," kata Kepala Diskominfotik NTB itu.
3. Targetkan GOR 17 Desember layak digunakan sebelum PON 2028
Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Khalik menyatakan GOR 17 Desember dan seluruh venue di NTB siap dan layak digunakan sebelum PON 2028. Sehingga aman dan nyaman digunakan oleh para atlet serta seluruh kontingen.
"Kami optimistis, dengan komunikasi, koordinasi dan sinergi yang terus diperkuat, dukungan pemerintah pusat untuk kesiapan venue PON dapat berjalan sebagaimana yang dibutuhkan," tandasnya.
Sebelumnya, anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi mengatakan bahwa anggaran renovasi GOR 17 Desember dicoret dalam pembahasan APBN 2027. Semula, anggaran yang diusulkan ke pemerintah pusat untuk merenovasi GOR 17 Desember sebesar Rp400 miliar.
Pemprov NTB mengajukan anggaran untuk renovasi GOR 17 Desember sebagai bagian dari persiapan tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 bersama Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Jakarta. Namun dalam pembahasan Komisi V DPR RI bersama kementerian terkait, anggaran renovasi GOR 17 Desember dicoret.
"Anggarannya sudah nggak ada, sudah nol dari yang sudah kita proyeksikan ada Rp400 miliar," kata Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi dikonfirmasi Rabu (30/9/2026).
Eks Ketua KONI NTB itu mengungkapkan beberapa pertimbangan Komisi V DPR RI mencoret anggaran untuk renovasi GOR 17 Desember. Secara umum, kata dia, Komisi V DPR RI belum melihat adanya blue print terkait renovasi GOR tersebut dari Pemprov NTB terkait pelaksanaan PON 2028.
Komisi V DPR RI juga belum melihat adanya alasan dari Pemprov NTB terkait urgensi renovasi GOR 17 Desember untuk pelaksanaan PON 2028 atau kegiatan olahraga lain. "Jadi akhirnya kita anggap itu tidak begitu urgen. Jadi bagaimana pun juga proses penganggaran itu untuk yang paling urgen dan strategis secara nasional," kata dia.