Diawasi Ketat! 65 Desa di NTB Dapat Suntikan Dana Rp19,5 Miliar

Nelly menegaskan bahwa intervensi pendanaan ini merupakan bagian strategis dari upaya Pemprov NTB dalam melakukan pemberdayaan berbasis desa. Melalui dukungan dana, pendampingan, serta pembinaan yang terintegrasi, Pemprov NTB mendorong setiap desa agar mampu mengembangkan potensi lokalnya secara maksimal.

Saat ini, kata dia, desa-desa penerima bantuan telah mulai bergerak mengembangkan sektor unggulan masing-masing. Berbagai komoditas produktif yang dikelola meliputi usaha peternakan, pengolahan hasil pertanian, tata kelola sampah secara mandiri, hingga pembangunan fasilitas pariwisata lokal.

"Kami berharap program Desa Berdaya ini tidak berhenti pada seremonial pencairan anggaran saja. Dana ini harus betul-betul dimanfaatkan untuk kegiatan produktif yang memberikan dampak ekonomi langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat desa," tambah Nelly.

Pada 2026 ini, kata Nelly, Pemprov NTB telah menetapkan target sebanyak 257 desa sebagai penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Program Desa Berdaya Tematik. Dia terus mendorong desa-desa lain yang masuk dalam daftar kuota agar segera melengkapi seluruh persyaratan administrasi agar proses pencairan berikutnya berjalan lancar.

Untuk memastikan dana stimulus ini tepat sasaran dan bebas dari penyelewengan, Pemprov NTB menerapkan sistem pengawasan berlapis. Nelly menjelaskan bahwa Gubernur NTB telah resmi menerbitkan Surat Keputusan (SK) Satuan Tugas (Satgas) Pendamping Desa Berdaya.

Satgas khusus ini terdiri dari lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang bertugas melakukan pengawalan ketat secara end-to-end. Mulai dari tahap pengajuan proposal, proses verifikasi, pelaksanaan di lapangan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan bantuan.

Nelly menyatakan bahwa melalui pengawasan yang ketat, program Desa Berdaya diharapkan mampu melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dari desa. Pemprov NTB menargetkan sebanyak 1.166 desa/kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah NTB mendapatkan bantuan keuangan hingga 2029 mendatang.

Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan bantuan setiap tahun disesuaikan kemampuan keuangan daerah. Pada tahun 2026, sebanyak 257 desa/kelurahan lewat program Desa Berdaya Tematik mendapatkan alokasi anggaran dengan total sebesar Rp76,8 miliar.

Selain itu, Pemprov NTB memberikan bantuan keuangan untuk 40 desa/kelurahan yang masuk kategori miskin ekstrem melalui program Desa Berdaya Transformatif. Total anggaran yang digelontorkan Pemprov NTB untuk program Desa Berdaya Tematik dan Transformatif mencapai Rp128 miliar.

Nelly menjelaskan bantuan keuangan yang diberikan kepada 257 desa tahun ini digunakan untuk tiga program prioritas Pemprov NTB, yaitu ketahanan pangan, pariwisata dan persampahan atau lingkungan. Kepala Desa mendesain rencana anggaran biaya (RAB) dalam proposal yang diajukan untuk tiga program prioritas tersebut.

Penggunaan bantuan keuangan yang diberikan Pemprov NTB disesuaikan dengan persoalan krusial yang dihadapi masyarakat desa, misalnya, persoalan sampah. Maka dana sebesar Rp300 juta itu bisa digunakan untuk menangani persoalan sampah sampai tuntas selama setahun.

Jika yang dibutuhkan masyarakat desa lebih kepada penataan objek wisata, karena mendapatkan penghasilan dari sektor tersebut maka bantuan itu dapat digunakan untuk menata objek wisata di desa.

"Kita kasih kebebasan masing-masing desa untuk mendesain apa yang bisa mereka lakukan dengan Rp300 juta. Yang penting peruntukannya satu ketahanan pangan, dua pengembangan pariwisata, tiga terkait dengan penanganan sampah," jelasnya.