Bawaslu Laporkan Pj Wali Kota Bima ke KASN, Diduga Langgar Netralitas

Penelusuran dilakukan seperti mendatangi pemangku partai politik, seperti Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Golkar Kota Bima. Pada PBB, Pj Wali Kota Bima terkonfirmasi telah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan Wali Kota Bima 2024.

"Namun saat pendaftaran dia tidak datang sendiri, melainkan dia diwakilkan oleh orang lain," jelasnya.

Orang suruhan tersebut mengambil dan mengembalikan formulir pendaftaran. Dalam surat pernyataan dan berkas itu, ditandatangani langsung oleh Pj Wali Kota Bima di atas materai.

"Dua kali menemui Ketua DPC PBB, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Karena informasi awal kami dapat juga dari video Ketua Partai PBB di media sosial," jelas Amar. 

Bawaslu Kota Bima menemukan ada orang yang mengambil formulir pendaftaran untuk Pj Wali Kota Bima di Partai Golkar. Yang bersangkutan diduga suruhan dari Pj Wali Kota Bima.

"Baru diambil, formulir pendaftarannya belum dikembalikan," pungkas Khairul Amar.

Sementara itu, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima, Yeti Safriati yang dikonfirmasi hal itu tak berkomentar banyak. Ia mengaku terkait regulasi Pj Wali Kota Bima yang dilaporkan ke KASN merupakan kewenangan Bawaslu.

"Itu ranahnya Bawaslu, lagian di KPU belum ada Paslon yang mendaftar," katanya dikonfirmasi Rabu (19/6/2024).