Balai Rehsos dan Eks Akper Disulap Jadi Sekolah Rakyat di NTB

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial NTB Hamzanwadi menjelaskan Sekolah Rakyat di Sentra Paramita Mataram masuk tahap IA. Sedangkan Sekolah Rakyat eks Akper Selong Lombok Timur masuk tahap IB. Namun, kedua sekolah rakyat itu akan mulai menerima siswa baru pada tahun ajaran 2025/2026.

"Sementara usulan provinsi itu yang ditetapkan di Eks Akper Selong jadi sekolah rakyat, masuk tahap IB. Kalau Sentra Paramita masuk tahap 1A, tapi keduanya mulai menerima siswa tahun ini," kata Hamzanwadi dikonfirmasi di Mataram, Sabtu (24/5/2025).

Dia menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat menargetkan membangun 100 sekolah rakyat tahun 2025. Sementara yang sudah siap lokasinya baru 65 titik. Sehingga semua provinsi diminta menyiapkan usulan lokasi untuk dijadikan sekolah rakyat.

Hamzanwadi mengungkapkan jenjang pendidikan sekolah rakyat di eks Akper Selong Lombok Timur belum ditentukan. Pihaknya masih mendiaukusikannya bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB.

Meskipun sudah ada kepastian jumlah siswa yang akan diterima sebanyak 125 orang. Sedangkan untuk sekolah rakyat di Sentra Paramita Mataram akan dibuka untuk jenjang SMP sederajat sebanyak empat rombongan belajar (rombel) atau 100 peserta didik.

"Jenjang pendidikannya masih belum ditentukan, masih dibahas di Bappeda untuk sekolah rakyat eks Akper Selong. Apakah lima rombel itu untuk SMP dan SMA saja. Atau SMA saja, masih dalam diskusi ini," terang Hamzanwadi.

Adapun kriteria calon siswa sekolah rakyat yang akan diterima yaitu masuk data kemiskinan desil I dan 2 atau masyarakat miskin ekstrem. Proses seleksi nantinya dilakukan melalui penamping sosial atau pendamping program keluarga harapan (PKH) di kabupaten/kota.

"Nanti diseleksi sesuai jumlah rombel yaitu sebanyak 125 orang. Kalaupun dia masuk desil 1 dan 2, tapi ada yang lebih miskin, itu nanti diprioritaskan," terangnya.

Selain di Lombok, sekolah rakyat juga diusulkan di Lopok Kabupaten Sumbawa dan Pandai, Woha Kabupaten Bima. Kementerian PUPR sudah melakukan survei di dua lokasi tersebut. Syarat utamanya adalah kesiapan lahan minimal 5 hektare dan benar-benar clear and clean.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda NTB, Firmansyah menyebutkan total ada sembilan lokasi usulan sekolah rakyat oleh Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota.

Pemprov NTB mengusulkan sebanyak 6 lokasi, sedangkan sisanya diusulkan Pemda Lombok Utara, Sumbawa Barat dan Lombok Tengah, masing-masing satu lokasi.
Dari sisi luas lahan, kata

Firmansyah, usulan kabupaten/kota dan provinsi sudah memenuhi syarat. Namun ada faktor lain juga yang dilihat mengenai tata ruang. Untuk usulan Pemda Lombok Tengah, terhalang karena lokasi yang diusulkan masuk lahan pertanian berkelanjutan.

Kemudian Sumbawa Barat, lokasinya masuk area SUTET atau jaringan listrik tegangan tinggi. Sedangkan usulan Pemda Lombok Utara masih berproses dan diminta melakukan pendalaman karena lokasinya dekat pantai.

"Kemudian usulan dari Provinsi itu ada enam lokasi, satu di Bima, Sumbawa, Lombok Utara, Lombok Tengah, dan dua Lombok Timur," sebutnya.