Astamaops Kapolri Belum Puas dengan Rekayasa Lalu Lintas MotoGP Mandalika
- Insiden kecil bisa jadi sorotan dunia
- Penonton harus dilayani dengan ramah dan profesional
- 2.580 personil TNI dan Polri dikerahkan untuk pengamanan MotoGP Mandalika 2025
Lombok Tengah, IDN Times - Asisten Utama Bidang Operasi (Astamaops) Kapolri, Komjen Fadil Imran mengaku belum puas dengan sistem rekayasa lalu lintas dan penataan parkir penonton MotoGP Mandalika 2025. Pada Jumat (3/10/2025), dia mengecek kesiapan pasukan pengamanan MotoGP Mandalika yang sedang melaksanakan Operasi Mandalika Rinjani 2025.
"Saya fokus hari ini mengecek bagaimana kesiapan pasukan sesuai dengan ploting pasukan, sesuai dengan Satgas yang sudah ada dalam rencana operasi. Pengecekan awal masih ada kekurangan, saya belum puas. Oleh karena itu saya minta khususnya Dirlantas betul-betul serius serta bagaimana mengelola parkir agar parkir ini betul-betul tertata. Sekali lagi ini (MotoGP Mandalika) menjadi etalase wajah bangsa kita di dunia," kata Fadil di Command Center MotoGP Mandalika 2025, Jumat (3/10/2025).
1. Sedikit insiden bakal menjadi sorotan dunia
Fadil mengatakan MotoGP Mandalika bukan sekedar balapan tetapi panggung Indonesia di mata internasional. Dia mengatakan tantangan pengamanan MotoGP Mandalika cukup besar, lalu lintas akan padat dan adanya kerumunan yang berpotensi rawan hingga ancaman kriminalitas dan siber.
"Semua mata tertuju ke Mandalika. Sedikit saja insiden bisa menjadi sorotan dunia. Jadi, wajah Indonesia salah satunya tercermin dari bagaimana sukses pengamanan di Mandalika. Polri bersama seluruh jajaran memastikan Operasi Mandalika Rinjani 2025 berjalan secara disiplin, terukur dan bersinergi dengan TNI, Pemda, BSSN, Basarnas, serta panitia penyelenggara," jelasnya.
2. Setiap penonton harus dilayani dengan ramah dan profesional
Eks Kabaharkam Polri itu menegaskan semua elemen bergerak dengan satu visi menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran perhelatan MotoGP Mandalika 2025. Dia menekankan kepada personil supaya Standar Operasional Prosedur (SOP) di lapangan harus berjalan baik di semua lini, koordinasi lintas instansi tanpa ego sektoral, serta pendekatan humanis di lapangan.
"Saya sudah tekankan kemarin ke anggota pada saat apel pengecekan pasukan. Bahwa setiap penonton adalah tamu negara yang harus dilayani dengan ramah dan profesional. Selain itu, patroli darat, laut dan udara hingga pengamanan siber kita integrasikan dalam satu sistem operasi. Semua terkoordinasi melalui Command Center," tambahnya.
Dia memastikan MotoGP Mandalika 2025 berjalan aman, tertib dan berkesan. Dia mengajak semua pihak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu menggelar event kelas dunia dengan standar keamanan terbaik.
"MotoGP di Mandalika bukan sekedar balapan tapi juga bukti bahwa Indonesia adalah bangsa besar, dan untuk merah putih kita harus sukses. Dan saya yakin kita bisa bergerak bersama," ucapnya.
3. Kerahkan 2.580 personil TNI dan Polri amankan MotoGP Mandalika 2025
Eks Kapolda Metro Jaya itu menyebutkan total personil Polri dan TNI yang dikerahkan untuk pengamanan MotoGP Mandalika 2025 sebanyak 2.580 orang. Mereka dibagi dalam tiga zona pengamanan yaitu zona barat, timur dan tengah kawasan Mandalika.
Tiga zona itu menjadi titik-titik rawan kemacetan karena merupakan pintu masuk penonton ke Sirkuit Mandalika. Sehingga, perlu pengaturan lalu lintas yang sangat akurat. Mulai dari Bundaran Bandara Internasional Lombok sampai dengan Bundaran Sunggung.
Dia menjelaskan pola pengamanan dengan sistem ring. Ring 1 dan 2 oleh Dorna dan MGPA, sedangkan Polri berada di ring 3 dan 4. Ring 3 merupakan area inner Circuit, Bukit 360, Observation Deck, grandstand penonton, VIP Deluxe. Sementara Ring 4 adalah area Pantai Kuta, Bazar Mandalika, Hotel Pullman dan kawasan sekitarnya.
"Yang ingin kami pastikan dan antisipasi adalah terkait dengan kelancaran arus lalu lintas dari Kota Mataram, bundaran bandara sampai menuju bundaran Sunggung dan masuk ke gate zona barat, tengah dan timur. Oleh karena itu saya ingin memastikan dimana saja titik-titik rawan kemacetan," kata dia.
Dia sudah memerintahkan Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda NTB bersama Tim Asistensi Korlantas Polri untuk segera menyusun rekayasa lalu lintas dengan mengambil langkah-langkah taktis dan teknis di lapangan. Apakah melakukan contra flow, one way atau sistem buka tutup arus lalu lintas.
"Semua langkah-langkah itu tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Tentunya ini tak bisa hanya dilakukan Polri, tapi kerja sama dengan semua pihak, manajemen ITDC, Pemprov NTB dan Pemda Lombok Tengah, TNI dan keterlibatan aktif seluruh masyarakat NTB," harapnya.
