Anggaran Kurang, Pemprov NTB Ajukan 500 Formasi CPNS dan PPPK 2024

Nasir menjelaskan kekurangan anggaran dalam APBD NTB dipengaruhi oleh masih adanya beban utang. Pada 2024, Pemprov NTB masih berupaya menyehatkan kondisi APBD. Jika APBD sudah sehat, pada 2025, Pemprov NTB lebih leluasa merencanakan penambahan pegawai.

Ia menyebut anggaran yang dibutuhkan untuk pembayaran gaji sebanyak 500 formasi CPNS dan PPPK 2024 mencapai Rp26 miliar setahun. Sehingga, meskipun pemerintah pusat membuka lowongan 2,3 juta CPNS dan PPPK 2024, tetapi kemampuan Pemprov NTB untuk pembayaran gaji pegawai hanya untuk penambahan 500 formasi CPNS dan PPPK.

"Kalau kita melihat formasi yang diberikan pusat besar, kemugkinan diajukan semua yang 2.232 kebutuhan kita. Tapi kemampuan keuangan daerah yang kita lihat sekarang," terang Nasir.

Berdasarkan hasil Anjab dan ABK, Pemprov NTB kekurangan sebanyak 2.232 PNS yang tersebar di seluruh perangkat daerah. Kepala Biro Organisasi Setda NTB Nursalim menyebutkan seluruh perangkat daerah menginput kebutuhan PNS sebanyak 5.013 orang.

Tetapi data kebutuhan PNS yang diinput perangkat daerah lingkup Pemprov NTB tersebut belum valid, sehingga dilakukan verifikasi dan validasi oleh Biro Organisasi.

"Kami menemukan sekitar 2.232 orang, kebutuhan PNS sesuai Anjab dan ABK. Karena memang dari data 5.013 orang itu, ada yang tidak sesuai Anjab dan ABK," kata Nursalim.

Pemprov NTB akan lebih banyak mengusulkan formasi CPNS untuk tenaga bidang informasi dan teknologi (IT). Hal ini sejalan dengan target pemerintah yang menghadirkan birokrasi bertaraf dunia dan NTB Emas 2045.

Sehingga untuk formasi CPNS, akan banyak tenaga IT yang diusulkan.
Pemerintah Pusat telah mengumumkan rekrutmen 2,3 juta calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2024. Terdiri dari 690 ribu formasi CPNS dan 1,6 juta formasi PPPK.