Polres Bima Tangani 6 Kasus Korupsi selama Tahun 2022
Google.com
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Kota Bima, IDN Times - Polres Bima Nusa Tenggara Barat (NTB) menangani enam kasus korupsi selama Tahun 2022 ini. Dua di antara kasus sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima dan sisanya masih dalam proses penyidikan.
"Total kasus korupsi yang kami tangani selama tahun 2022 ini sebanyak enam kasus," jelas Kapolres Bima Kota Ajun Komisaris Besar Polisi Rohadi, Selasa (27/12/2022).
1. Uang negara yang diselamatkan Rp87 juta
Jumpa pers Polres Bima NTB penanganan kasus korupsi Anggaran Dana Desa Waduruka. Foto istimewaKasus korupsi yang sudah dilimpahkan ini PKBM Karoko Mas yang menyeret Anggota DPRD Kabupaten Bima Boymin. Kemudian kasus korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Bima.
Untuk kasus korupsi ADD yang melibatkan mantan kepala desa dan 2 bawahannya ini. Uang negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp78 juta. Sedangkan kasus korupsi PKBM, tersangka Boymin masih diproses di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram.
"Untuk kasus korupsi ADD, sebanyak Rp78 juta yang berhasil diselamatkan," jelas dia.
Baca Juga: Limbah di Teluk Bima, Pertamina: Terminal BBM Bima Tidak Ada Masalah
2. Empat kasus korupsi masih proses penyidikan
Ilustrasi Koruptor (IDN Times/Mardya Shakti)Adapun empat perkara kasus korupsi di Bima masih dalam tahap penyidikan. Yakni kasus korupsi kredit usaha rakyat (KUR) dengan total Rp39 miliar. Perkara ini diklaim jadi atensi Polres Bima Kota, karena jumlah korban yang dirugikan mencapai ribuan orang.
"Perkara dugaan korupsi ini jadi atensi kami, karena korbannya banyak," terang mantan Kapolres Sumbawa ini.
Selain itu, polisi pun terus menyidik kasus korupsi Bank Pesisir Akbar Cabang Bima kerugian mencapai miliaran rupiah. Kasus ini awalnya terungkap setelah dilaporkan Wakil Direktur Bank Pesisir Akbar ke Markas Polda NTB.
Hingga akhirnya dua pegawai setempat ditetapkan tersangka.
3. Kasus K2 diduga melibatkan Sekda Kota Bima
Ilustrasi PNS (korpri.id)Kemudian kasus perekrutan tenaga honorer K2 yang diduga melanggar administrasi hingga nepotisme. Kasus yang mencuat pada Tahun 2018 ini diduga melibatkan pejabat teras Kota Bima.
Polisi sudah memeriksa saksi-saksi kasusnya, yakni Sekretaris Daerah Bima Mukhtar Landa. Selama proses rekrutmen tenaga honorer K2 ini, Mukhtar menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bima.
"Terakhir yang masih penyidikan, kasus dugaan penggelapan ADD di salah satu desa di Kecamatan Langgudu," tandasnya.
Baca Juga: Angin Kencang dan Gelombang Tinggi, Nelayan di Bima Tak Melaut