Bima, IDN Times - Masyarakat di Kecamatan Sape Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menolak kehadiran Alfamart di wilayah itu. Bahkan belakangan ini, mereka sudah empat kali menggelar demonstrasi hingga berujung penyegelen ritel moderen tersebut.
"Sudah empat kali kami turun aksi menolak kehadiran Alfamart," jelas Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Efendi yang dikonfirmasi IDN Times, Kamis malam (18/8/2022).
Efendi mengaku jika Alfamart diberikan izin operasional di wilayah ujung timur Kabupaten Bima itu, dikhawatirkan dapat merugikan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kerugian ini lebih kepada kekhawatiran menurunnya minat konsumen, karena sudah beralih mencari kebutuhan di Alfamart.
Apalagi, menurut dia, pelayanan di Alfamart dinilai lebih cepat dengan penyediaan stok kebutuhan lengkap. "Kondisi ini tentu akan merugikan pedagang kecil di sana. Makanya kami tolak Alfamart," tegas dia.
Selain karena pertimbangan keberadaan UMKM, hal terpenting lain, sebut Efendi, keberadaan pusat penjualan itu juga belum mengantongi surat izin operasional dari Pemerintah Daerah (Pemda).
Padahal sepengetahuan dia, setiap pengadaan tempat usaha paling tidak mendapat rekomendasi dari Pemda sebagai payung hukum selama beroperasi. "Secara administratif, mereka gak miliki izin operasionalnya sampai sekarang," akunya.
Karena tak kunjung angkat kaki dari wilayah setempat, dalam waktu dekat ini, Efendi bersama pihaknya akan kembali turun demo dengan tuntunan yang sama.
"Nanti kami akan masukan surat pemberitahuan rencana demonstrasi di Polres Bima dan DPMPSTP Kabupaten Bima," terang dia.
Kabid Pelayanan Perizinan Atok Kusdiyanto, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bima yang berusaha dikonfirmasi memilih tidak berkomentar. Didatangi di kantor setempat pada Jumat (19/8/2022), yang bersangkutan belum bisa menerima untuk diwawancarai wartawan. Dia beralasan sedang kelelahan.
"Kabid lagi kelelahan, belum bisa diwawancarai," kata salah seorang staf setempat, Jumat (19/8/2022).
Demikian halnya dengan Sekretaris DPMPTSP, Darmin yang juga memilih untuk bungkam. Dia juga tidak menjawab pertanyaan dari wartawan.