Utang Pemprov NTB ke Kontraktor Proyek Tersisa Rp300 Miliar
Mataram, IDN Times - Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Muzihir mengungkapkan utang pemerintah provinsi kepada kontraktor yang belum bisa dilunasi tahun 2022. Sisanya tinggal Rp300 miliar.
"Sebelumnya ada Rp350 miliar, tapi sudah dicicil jadi tinggal Rp300 miliar," ujar Muzihir seperti dikutip dari ANTARA pada Selasa (7/3/2023).
Ia mengatakan utang Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB ini terdiri dari berbagai program reguler dan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD NTB. Seluruh utang yang dimaksud berasal dari program fisik yang sudah selesai dikerjakan.
"Jadi utang ini tidak hanya pokir, tetapi anggaran pihak ketiga yang belum terbayar. Tidak ada istilah direktif baik di eksekutif atau legislatif, tapi seluruh kontrak yang ada," katanya pula.
1. Berusaha bayar dengan mencicil
Anggota DPRD NTB dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Mataram ini, menyatakan atas utang ini, pemerintah daerah setempat sudah berusaha mencicil pembayaran utang tersebut kepada kontraktor.
Hanya saja itu tidak bisa dilakukan sepenuhnya, mengingat kondisi keuangan daerah yang tidak baik akibat COVID-19, sehingga menyebabkan banyak anggaran yang harus direfocusing oleh pemerintah.
"Jadi ini bukan salah eksekutif atau legislatif. Karena akibat pengaruh COVID-19 ini, kita harus sama-sama menyadari," kata Muzihir.