Atasi Inflasi, 41 Ribu Siswa Baru SMA/SMK di NTB Wajib Tanam Cabai
Mataram, IDN Times - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mewajibkan semua siswa baru jenjang SMA/SMK Negeri untuk menanam cabai. Gerakan menanam cabai tersebut dilakukan dalam rangka mencegah "impor" dari luar daerah, ketika terjadi inflasi akibat melonjaknya harga cabai.
"Ini bentuk kepedulian Dinas Dikpora dan Dinas Pertanian melihat peluang cadangan cabai. Sehingga pada saat terjadi inflasi yang disebabkan oleh cabai seperti dua tahun terakhir ini, maka kita bisa melakukan intervensi kalau kita punya cadangan cabai," kata Iqbal di Mataram, Rabu (15/7/2026).
1. Berpotensi menghasilkan cadangan cabai 20 ton
Dengan mewajibkan 41 ribu siswa baru SMA/SMK menanam cabai, maka diproyeksikan dapat menghasilkan cadangan cabai sekitar 20 ton. Dia memproyeksikan satu tanaman cabai menghasilkan setengah kilogram.
Sebelumnya, kata Iqbal, NTB mendatangkan cabai dari Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan sebanyak 6 ton untuk mengatasi inflasi atas dukungan Badan Pangan Nasional (Bapanas). "Sekarang kita punya stok untuk melakukan intervensi. Semua sekolah ditanam, semua siswa baru dilakukan tradisi menanam pohon untuk anak sekolah," ujarnya.
2. Mengasah soft skill siswa SMA/SMK dan kepedulian pada lingkungan
Eks Duta Besar Indonesia untuk Turki itu menjelaskan gerakan menanam cabai di sekolah bagi siswa baru sebagai bentuk edukasi untuk mengasah soft skill para siswa. Tujuannya, supaya mereka bisa memahami bagaimana membudidayakan cabai sejak penyemaian, menanam, perawatan, sampai panen dan penjualan.
"Kalau setiap pohon menghasilkan setengah kilogram maka kita punya peluang cadangan 20 ton. Sebagai gambaran tahun lalu kita intervensi sekitar 6 ton, untuk intervensi pasar dalam rangka menurunkan harga cabai di pasar," terangnya.
Iqbal menambahkan nantinya akan dibuat Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB yang mewajibkan siswa baru menanam pohon, bukan saja cabai. Puluhan ribu cabai yang sudah ditanam ini, nantinya sekolah wajib melakukan perawatan dan menggunakan pupuk organik. "Ini sebagai bentuk kepedulian pada lingkungan," tandasnya.
3. Kualitas pendidikan SMA/SMK belum merata
Di sisi lain, Iqbal mengungkapkan bahwa tantangan terbesar pendidikan di NTB saat ini adalah belum meratanya kualitas SMA dan SMK. Menurutnya, sistem zonasi tidak akan berjalan efektif apabila mutu sekolah masih berbeda jauh, sehingga masyarakat terus berupaya mencari cara agar anaknya diterima di sekolah-sekolah yang dianggap favorit.
"Kalau kualitas seluruh SMA dan SMK kita sama baiknya, masyarakat tidak lagi sibuk mencari sekolah favorit. Karena itu yang harus kita benahi terlebih dahulu adalah kualitas sekolahnya," tegasnya.
Untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan, kata dia, Pemprov NTB meluncurkan golden Ticket, sebuah mekanisme seleksi terbuka untuk menjaring kepala sekolah terbaik yang memiliki kapasitas kepemimpinan dan manajerial guna ditempatkan di sekolah-sekolah yang membutuhkan percepatan peningkatan mutu. Pada tahap awal, tujuh kepala sekolah terpilih akan menjalankan penugasan khusus di berbagai daerah.
Menurutnya, penugasan tersebut merupakan bentuk penghargaan, bukan hukuman. Para kepala sekolah akan menerima insentif yang nilainya lebih besar daripada gaji pokok serta diberi kewenangan memilih dua guru pendamping melalui skema silver ticket. Mereka diberikan waktu satu bulan untuk mengidentifikasi persoalan sekolah, menyusun proyek perubahan, dan melaksanakan program peningkatan kualitas dengan dukungan anggaran khusus dari pemerintah.
Reformasi pendidikan juga diarahkan untuk memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia kerja melalui program SMK Mendunia. Pemprov NTB akan mendorong pengembangan sekolah berbasis potensi wilayah dan kebutuhan industri, seperti SMK pertambangan, alat berat, mekanik, dan konstruksi di kawasan Hu'u dan Lunyuk guna menyiapkan tenaga kerja terampil bagi sektor industri yang terus berkembang.
Selain memperkuat kompetensi vokasi, juga peningkatan literasi bahasa Inggris agar lulusan SMK memiliki daya saing di pasar kerja nasional maupun internasional. Iqbal mengungkapkan, banyak lulusan SMK asal NTB yang kini bekerja di berbagai perusahaan dalam dan luar negeri dengan penghasilan yang sangat kompetitif.
"SMK harus menjadi tempat lahirnya tenaga kerja yang profesional, adaptif, dan siap bersaing, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan industri di NTB, tetapi juga di tingkat nasional dan global," tuturnya.
