Turun ke Lapangan, Gubernur NTT Temukan Banyak Warga Miskin Tak Terdata

Salah satu temuan tersebut terjadi saat Melki mengunjungi Desa Mata Air, Kabupaten Kupang. Ia mendapati seorang warga yang belum tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Dalam basis data, warga tersebut masih tercatat sebagai karyawan swasta. Namun, kondisi sebenarnya menunjukkan keluarga tersebut hidup dalam keterbatasan ekonomi dan belum menerima berbagai bantuan pemerintah, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH).

Selain itu, anak-anak dari keluarga tersebut juga belum memperoleh manfaat Program Indonesia Pintar (PIP). Kondisi itu terjadi karena yang bersangkutan baru menetap di desa tersebut pada 2023 setelah sebelumnya merantau.

Melki meminta seluruh pihak terkait segera menyelesaikan persoalan validitas data agar kasus serupa tidak terus berulang.

Ia bahkan menyinggung peristiwa di Kabupaten Ngada, ketika seorang siswa sekolah dasar diduga mengakhiri hidup karena kesulitan memenuhi kebutuhan sekolah.

"Supaya hal-hal itu jangan ada lagi dan selesaikan secepatnya," tegas Melki kepada petugas di lapangan.

Selain di Kabupaten Kupang, Melki juga menemukan persoalan serupa saat meninjau sejumlah wilayah di Kabupaten Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya (SBD).

Di daerah-daerah tersebut, ia mendapati banyak rumah warga yang kondisinya memprihatinkan. Namun, sebagian penghuni rumah belum masuk dalam basis data penerima bantuan pemerintah.

"Sejumlah warga masih tercatat dalam kategori data yang tidak sesuai sehingga menghambat akses mereka terhadap bantuan pemerintah," katanya.

Akibatnya, banyak warga tidak menerima berbagai program bantuan seperti PKH, bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), PIP, maupun Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Melki menegaskan bahwa rumah layak huni merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi pemerintah.

"Rumah yang layak bukan kemewahan, tetapi hak setiap warga," ujarnya.

Karena itu, ia meminta pemerintah desa, kelurahan, kecamatan, Dinas Sosial, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan verifikasi dan pembaruan data secara berkala agar bantuan tepat sasaran.

Melki juga mengungkapkan bahwa pada 2026, NTT mendapat alokasi program bedah rumah dari pemerintah pusat sebanyak 18.000 hingga 22.000 unit. Setiap kabupaten dan kota akan memperoleh minimal 500 unit rumah.

Secara keseluruhan, Pemerintah Provinsi NTT menargetkan pembangunan lebih dari 31.000 rumah layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Karena itu, kita harus memastikan setiap warga yang membutuhkan terdata dengan baik agar tidak ada lagi hak masyarakat yang terlewat," tegasnya.

Untuk mendukung pembenahan data, Pemprov NTT terus memperkuat implementasi kebijakan Satu Data melalui pengelolaan Portal SASANDO.

Menurut Melki, tata kelola data yang akurat menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.