Ternyata ini Alasan Kadisnakeswan NTB Dimutasi saat PMK Merebak

Gita menjelaskan mutasi dilakukan agar pejabat lebih responsif dalam menangani bencana dan wabah. Ia memberikan contoh, ketika bencana gempa beberapa tahun lalu. Gubernur memutasi Kepala Dinas Sosial Ahsanul Khalik menjadi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) NTB untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa.

Setelah bencana gempa berlalu, kembali terjadi wabah Covid-19. Pada saat itu, Pemprov NTB punya kebijakan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemik Covid-19.

Tetapi pada saat itu, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) amburadul. Sehingga, Gubernur kembali memutasi Kepala Pelaksana BPBD NTB Ahsanul Khalik menjadi Kepala Dinas Sosial. Ahsanul Khalik ditarik kembali menjadi Kepala Dinas Sosial untuk memperbaiki DTKS yang bermasalah ketika pelaksanaan program JPS Gemilang.

Kaitan dengan anggaran penanganan wabah PMK, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) NTB ini menyatakan masih dilakukan pembahasan. Pemerintah Pusat sendiri memberikan warning kepada daerah agar mempersiapkan anggaran untuk penanganan PMK.

"TAPD sudah melakukan pembahasan. Pusat ada juga direktif. Kami sudah membahas dan ada opsi-opsinya," ucap Gita.

Berdasarkan data Disnakeswan NTB per 17 Juni 2022, ternak terjangkit PMK yang masih sakit sebanyak 18.028 ekor. Kemudian ternak yang sembuh sebanyak 17.697 ekor.

Selain itu, ternak yang terpaksa dipotong juga meningkat. Jumlah ternak terjangkit PMK yang dipotong kini menjadi 153 ekor. Sedangkan ternak yang mati akibat terpapar PMK sebanyak 39 ekor. Ternak yang mati tersebar di Lombok Timur 17 ekor, Lombok Utara 14 ekor, dan Lombok Barat 8 ekor.