Terkendala Barcode, Pemilik Alat Pertanian di Lotim Sulit Dapat BBM Subsidi
Lombok Timur, IDN Times – Sejumlah pemilik mesin pertanian di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengeluhkan sistem barcode untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang dinilai tidak fleksibel. Keluhan utama mereka adalah barcode solar subsidi hanya dapat digunakan di satu SPBU tempat mereka terdaftar, sehingga menyulitkan jika stok di SPBU tersebut habis.
Kondisi ini dirasakan menghambat aktivitas pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan solar. Para petani merasa kesulitan untuk mendapatkan BBM subsidi tersebut.
1. Kesulitan mendapatkan solar
Sahram, seorang pemilik hand traktor dari Kecamatan Lenek membenarkan kesulitan tersebut. Ia menceritakan pengalamannya ketika SPBU Lenek, tempatnya terdaftar, kehabisan stok solar. Ia mengaku awalnya mengira barcode tersebut dapat digunakan di semua SPBU. Sebab kalau stok BBM habis, ia enggak bisa kerja kalau cuma bisa beli di satu pom.
“Sering terjadi, saya mau isi solar di pom bensin (SPBU) Lenek, tapi katanya stok habis. Saya pergi cari di pom lain, tapi gak dikasih. Katanya hanya boleh di satu pom terdaftar,” ujarnya.
Hal yang berbeda di alami oleh Mashor, pemilik hand traktor warga Dasan Agung Desa Kabar, Kecamatan Sakra. Ia mengeluhkan sulitnya mendapatkan kode barcode untuk BBM solar. Ia telah mengurus ke Dinas Pertanian Lotim, namun tidak mendapatkan layanan. Kondisi ini menyebabkannya kehilangan sumber penghasilan, sebab ia bekerja sebagai jasa pembajak sawah.
"Saya sudah urus, sulit sekali, saya dipingpong ke sana kemari," keluhnya.
2. Setiap barcode hanya terdaftar di satu SPBU
Kepala Dinas Pertanian (Distan) Lotim, Lalu Kasturi, membenarkan aturan yang berlaku saat ini. Ia menjelaskan bahwa setiap barcode memang terdaftar untuk satu SPBU terdekat.
“Memang barcode itu terdaftar di satu SPBU terdekat. Kalau mau isi di SPBU lain, harus minta rekomendasi baru, dan barcode yang lama akan kita cabut,” jelas Kasturi.
Namun, ia tidak merinci alasan teknis di balik kebijakan yang dinilai kaku tersebut. Sementara terkait layanan, pihaknya tidak pernah melakukan penolakan. Semua masyarakat akan dilayani asal memenuhi syarat. Sebab itu merupakan yang syarat yang ditentukan oleh pusat.
"Syaratnya surat pengantar dari Kelurahan/Kepala Desa (sertakan kode SPBU). Fotokopi KTP. Fotokopi Kartu Keluarga (KK). Foto alat dan mesin pertanian + foto alat bersama pemohon dan info daya mesin (HP/KW). Selama memenuhi syarat pasti kami layani," ujarnya.
3. Kesulitan juga dialami masyarakat umum
Tidak hanya dari kalangan petani, keluhan serupa juga datang dari masyarakat umum. Sehari sebelumnya, Senin, 20 Oktober 2025, puluhan warga Desa Rarang, Kecamatan Terara, memprotes dengan menutup paksa aktivitas SPBU Rarang. Mereka menentang aturan baru pembelian BBM subsidi jenis solar dan pertalite yang dinilai berbelit dan mempersulit kehidupan sehari-hari.
Kepala Desa Rarang, Lalu Sahradi, mendukung penuh aksi warganya. Ia menilai aturan pembelian solar saat ini terlalu rumit dan berdampak negatif pada aktivitas ekonomi warga.
“Warga kami bolak-balik urus (QR Code) sampai kabupaten. Dan kalau tidak bisa terbaca, disuruh ulang lagi,” kata Sahradi.
Menurutnya, kesulitan ini menghambat berbagai pekerjaan warga, mulai dari pengguna alat pertanian hingga kebutuhan genset untuk fasilitas umum. Aksi protes di Desa Rarang akhirnya berujung pada kesepakatan. Pihak SPBU setempat sepakat untuk mengatur ulang mekanisme pembelian solar bagi warga desa tersebut.
