Tekan Stunting dan Kemiskinan, Iqbal Balik Logika Pembangunan Desa

04 Mar 2026, 20:37 WIB

Salah satu rumah warga miskin ekstrem di Desa Barebali Lombok Tengah. (dok. Istimewa)

Mataram, IDN Times - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dan stunting. Hal tersebut disampaikan saat mengawali Safari Ramadan melalui pertemuan bersama Pendamping Desa Berdaya di aula kantor Desa Barebali, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, Rabu (4/3/2026).

Iqbal menyoroti status NTB yang masih bertahan dalam daftar 12 provinsi termiskin di Indonesia. Menurutnya, kegagalan dalam program pengentasan kemiskinan selama ini disebabkan oleh ego sektoral atau kurangnya orkestrasi dalam bekerja.

"Kenapa kemiskinan kita sulit turun? Karena kita sering jalan sendiri-sendiri atau lampaq mesaq-mesaq. Tidak ada kolaborasi yang solid. Saya minta teman-teman pendamping jangan mulai dari nol, rangkul kader Posyandu, PKH, hingga Karang Taruna yang sudah ada di lapangan," kata Iqbal.

1. Perintahkan pemetaan akar masalah kemiskinan di NTB

Potret kemiskinan di Kota Mataram. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Dia memerintahkan para pendamping Desa Berdaya untuk melakukan pendekatan personal dengan memahami kondisi warga dari pintu ke pintu (KK per KK). Strategi ini bertujuan untuk memetakan akar masalah kemiskinan, apakah bersumber dari hunian yang tidak layak, rendahnya pendidikan, atau masalah gizi.

Iqbal menjelaskan bahwa intervensi harus dibagi menjadi dua tahap yaitu perlindungan sosial untuk memenuhi standar hidup layak, kemudian dilanjutkan dengan pemberdayaan ekonomi. Targetnya, setiap keluarga miskin ekstrem harus mampu mencapai pendapatan minimal Rp1.250.000 per bulan.

"Sekarang logikanya dibalik. Kita punya pasar besar melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebutuhan telur kita saja masih impor 87% dari luar daerah. Ini peluang bagi warga desa untuk berdaya secara ekonomi," kata dia.

2. Intervensi melalui perbaikan rumah warga miskin ekstrem

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Pada kesempatan tersebut, Iqbal meninjau secara langsung dan pemberian bantuan kepada anak stunting dan warga yang tergolong miskin ekstrem di Desa Barebali sebagai langkah intervensi Pemprov NTB, termasuk melakukan rehab perbaikan rumah melalui BAZNAS NTB.

Sementara, Plt Kepala Desa Barabali, Salbi, memaparkan tantangan besar yang dihadapi desanya dengan jumlah penduduk yang mencapai 15.519 jiwa. Dia melaporkan adanya 84 kasus stunting dan 250 KK tergolong kemiskinan ekstrim di wilayahnya dan mengusulkan pemekaran wilayah sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan publik.

"Kami mengusulkan pemekaran menjadi tiga desa persiapan: Barabali Timur, Barabali Barat, dan Wira Surya. Berkas saat ini sedang diverifikasi di tingkat provinsi, dan kami memohon dukungan Bapak Gubernur agar prosesnya dimudahkan," ujarnya.

3. Penduduk miskin di NTB mencapai 637,18 ribu orang

Ilustrasi kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)

Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di NTB pada September 2025 sebanyak 637,18 ribu orang. Jumlah penduduk miskin turun sebanyak 17,39 ribu orang dibandingkan Maret 2025.

Sementara jika dibandingkan dengan September 2024, jumlah penduduk miskin di NTB menurun sebanyak 21,42 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2025 tercatat 11,38 persen, turun sebesar 0,4 persen terhadap Maret 2025 dan menurun 0,53 persen terhadap September 2024.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2024-September 2025, jumlah penduduk miskin perkotaan di NTB naik sebesar 11,20 ribu orang sedangkan di perdesaan turun sebesar 32,62 ribu orang.

Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 11,64 persen menjadi 11,70 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 12,21 persen menjadi 11,02 persen.

Sementara, garis kemiskinan di NTB pada September 2025 sebesar Rp575.856 per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2025, garis kemiskinan naik sebesar 3,41 persen. Sementara jika dibandingkan September 2024, terjadi kenaikan sebesar 6,57 persen.

Pada periode September 2024-September 2025, garis kemiskinan di perkotaan naik sebesar 6,99 persen dari Rp554.327 per kapita per bulan menjadi Rp593.069 per kapita per bulan.

Sementara, di perdesaan juga mengalami kenaikan sebesar 5,83 persen dari Rp525.027 per kapita per bulan menjadi Rp555.647 per kapita per bulan.