Sekolah Rakyat Rp240 Miliar di KLU, Bisa Tampung 1.000 Siswa

AHY saat meninjau sekolah rakyat di Sentra Paramita Mataram, Senin (28/7/2025). (IDN Times/Muhammad Nasir)

Arif menjelaskan peletakan batu pertama pembangunan sekolah rakyat di Lombok Utara merupakan tindaklanjut penandatanganan kontrak antara Kementerian PU dengan rekanan yang dilakukan sebelumnya. Pembangunan fisik sekolah rakyat dengan nilai kontrak sebesar Rp240 miliar.

Sebenarnya, kata Arif, pembangunan sekolah rakyat di Lombok Utara dilakukan pada akhir 2025. "Sebenarnya kemarin sudah mau dibangun dari akhir tahun, cuma mungkin proses lelangnya atau seperti apa. Tapi ini sudah tinggal pengerjaan, ini sudah jalan langsung," kata dia.

Sekolah rakyat di Lombok Utara dibangun pada lahan seluas sekitar 6,7 hektare. Dilengkapi dengan asrama yang mampu menampung 1.000 orang siswa, lapangan sepak bola dan tempat ibadah yang representatif.

"Fasilitasnya jelas lebih permanen, lebih luas, ada lapangan sepak bola dan tempat ibadah yang representatif," tambah Arif.

Kepala UPT Sentra Paramita Mataram Arif Rohman. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Nantinya, kata Arif, siswa sekolah rakyat rintisan yang saat ini tersebar di Lombok Barat, Lombok Timur dan Sumbawa akan dipindah ke Sekolah Rakyat Lombok Utara setelah pembangunannya rampung pada Juni mendatang. Dia menyebut, saat ini jumlah siswa sekolah rakyat rintisan di NTB sekitar 500 orang lebih.

"Nanti setelah ini jadi dan diresmikan, siswanya dari sekolah-sekolah rakyat rintisan yang sudah jalan kemarin dikumpulkan di situ. Itu kan butuh 1.000 anak, sementara siswa sekolah rakyat rintisan di lima titik itu ada 500 orang, nanti sisanya dipenuhi dari Lombok Utara," terangnya.

Siswa sekolah rakyat di Sentra Paramita Mataram. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Setelah Lombok Utara, pemerintah juga akan membangun sekolah rakyat permanen di Kabupaten Bima pada tahun 2026 ini. Sedangkan untuk tahun depan, sekolah rakyat rencananya dibangun Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Sumbawa.

Sedangkan di Lombok Barat belum memenuhi syarat untuk pembangunan sekolah rakyat permanen karena lokasi pembangunannya masuk lahan pertanian pangan berkelanjutan. Sesuai persyaratan, pembangunan sekolah rakyat tidak boleh di lahan pertanian pangan berkelanjutan.

​"Sebenarnya maunya di setiap kabupaten/kota ada, cuma ketersediaan tanah. Harus ada tanah di atas 5 hektar sampai 10 hektar, terus tidak kena sempadan sungai, tidak dipisahkan oleh jalan, kemiringan atau elevasinya tidak terlalu miring, tidak banjir, tidak kena SUTET, tidak ada konflik tanah atau sengketa, dan yang terakhir bukan kawasan pertanian pangan berkelanjutan," tandasnya.