Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

Sekda Ultimatum ASN Kota Kupang yang Keluyuran selama WFH

Putra F.D. Bali Mula
Sekda Ultimatum ASN Kota Kupang yang Keluyuran selama WFH
Sekda Pemkot Kupang Jefri Pelt soal WFH ASN. (Dok Humas Pemkot Kupang)
  • Pemkot Kupang mulai terapkan WFH bagi ASN pada 10 April 2026, kecuali pejabat tinggi pratama, dengan aturan ketat agar tidak digunakan untuk liburan atau kegiatan di luar rumah.
  • ASN wajib responsif selama WFH dengan batas waktu respon maksimal lima menit terhadap tugas dan perintah kerja, serta tetap menunjukkan peningkatan kinerja meski bekerja dari rumah.
  • Penggunaan kendaraan dinas dilarang untuk keperluan pribadi selama WFH, dan inspektorat akan melakukan pengawasan khusus guna memastikan kepatuhan serta efisiensi kebijakan ini.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
  • What?
    Pemerintah Kota Kupang menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara dengan aturan ketat, termasuk larangan bepergian dan kewajiban merespons pekerjaan dalam waktu lima menit.
  • Who?
    Kebijakan diumumkan oleh Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jefri Pelt, dan berlaku bagi ASN di lingkungan Pemkot Kupang, kecuali pejabat tinggi pratama yang tetap bekerja dari kantor.
  • Where?
    Kebijakan ini diberlakukan di wilayah administrasi Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
  • When?
    Penerapan WFH dimulai pada Jumat, 10 April 2026, dengan pengumuman disampaikan pada Rabu, 8 April 2026.
  • Why?
    Kebijakan diambil untuk meningkatkan efisiensi kerja ASN serta mengukur penggunaan listrik dan bahan bakar selama pelaksanaan WFH sesuai arahan pemerintah pusat dan gubernur.
  • How?
    ASN diwajibkan tetap aktif bekerja dari rumah, merespons perintah maksimal lima menit, tidak menggunakan kendaraan dinas untuk urusan pribadi, dan diawasi langsung oleh inspektorat serta tiga asisten daerah.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Pemerintah di Kota Kupang bilang pegawai negeri boleh kerja dari rumah mulai hari Jumat nanti. Tapi mereka gak boleh jalan-jalan atau liburan. Harus cepat jawab kerjaan, cuma dikasih waktu lima menit buat respon. Mobil kantor gak boleh dipakai keluyuran. Ada orang yang jaga supaya semua patuh dan kerja tetap lancar.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Kupang, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) akan menerapkan Work From Home (WFH). Kebijakan bagi aparatur sipil negara (ASN) ini akan berlaku mulai Jumat, 10 April 2026,

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Kupang, Jefri Pelt, menyebut penerapan WFH ini tidak diberlakukan bagi pejabat tinggi pratama. Namun ia menegaskan ASN lainnya tidak boleh memanfaatkan kebijakan ini untuk liburan apalagi sampai keluyuran. Pihaknya akan melakukan pengawasan dan pengukuran kinerja pada ASN dalam kebijakan ini.

1. Waktu respons pekerjaan maksimal 5 menit

Ilustrasi chat WhatsApp saat WFH (freepik.com)

Jefri menegaskan ASN harus tetap bekerja dari rumah dengan responsif. Pihaknya memberi toleransi waktu 5 menit bagi ASN untuk merespons tugas dan perintah terkait pekerjaan masing-masing.

"Ini bukan libur atau hari yang diliburkan tapi hanya diizinkan untuk melaksanakan tugas dari rumah. Kita kasih tempo 5 menit saja. Jadi handphone harus aktif baik itu untuk menjawab panggilan atau WA karena memang ada hal yang kita kerjakan," jelas dia, Rabu (8/4/2026).

Dengan penerapan WFH sebagaimana sudah dilakukan selama pandemk COVID-19 ini, jelas dia, ASN justru harus menunjukkan peningkatan kinerja.

"Diupayakan untuk lebih meningkat karena sudah diizinkan bekerja dari rumah harusnya lebih nyaman dan ukurannya harus ada peningkatan kinerja," tegas dia.

2. Kendaraan dinas bukan untuk keluyuran

Ilustrasi mobil dinas pejabat. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Selanjutnya ia akan mengukur efisiensi listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM) terutama pada kendaraan dinas. Hal ini untuk mengevaluasi penerapan dari kebijakan WFH dan untuk mencapai latar belakang kebijakan ini diambil.

"Sehingga tidak ada alasan menggunakan kendaraan dinas karena sementara WFH bukan tugas dinas," tukasnya.

Pihaknya tak segan-segan akan mengambil tindakan tegas apabila ada yang melanggar ketentuan tersebut. Nantinya akan ada laporan terkait pelaksanaan WFH ini dari masing-masing satuan kerja.

Sementara untuk pelayanan publik seperti rumah sakit, puskesmas, dinas pencatatan sipil, pemadaman kebakaran, badan penanggulangan bencana, dipastikan akan tetap berjalan. Pengaturan waktu kerja pegawai kembali menjadi kewenangan pimpinan masing-masing dinas atau unit kerja.

"Karena kita harus dapat mengukur besaran efisiensi dengan WFH dan peningkatan kinerja," tukasnya.

3. Ada pengawasan khusus inspektorat

ilustrasi pengawasan (pixabay.com/CUsai)

Pihaknya telah melakukan rapat khusus terkait tindak lanjut penerapan kebijakan ini juga sesuai arahan pemerintah pusat dan gubernur. Nantinya, lanjut Jefri, akan ada pembagian tugas terkhususnya pejabat administrator.

"Sementara pejabat tinggi pratama seperti sekda, asisten, pimpinan dinas sampai camat dan lurah, kita tetap berkantor," jelasnya.

Ia menegaskan lagi WFH bukan hari libur sehingga kinerja ASN pada perangkat kerja masing-masing akan dievaluasi. ASN juga tidak diperbolehkan jalan-jalan atau pergi ke tempat lain. Nantinya inspektorat akan melakukan pengawasan khusus terkait ini.

"Dan ini kita akan tegas di pengawasan melalui 3 asisten dan melalui inspektorat akan dibuat formulasi pengawasannya," tukasnya.

Topics
Nusa Tenggara TimurNTTWork From HomewfhKupang

Editorial Team

EditorLinggauni -

Tonton lebih seru di