Rp1,7 Triliun Dana Pemda NTB 'Nganggur' di Bank

Sudarmanto mengungkapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) langsung turun ke NTB melakukan monitoring belum lama ini. Mereka turun ke Pemda Kabupaten/Kota yang jumlah dananya disinyalir banyak mengendap di bank seperti Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Utara.

Berdasarkan hasil klarifikasi, kata Sudarmanto, sebenarnya dana Pemda yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat sudah ada yang dipakai tetapi belum dilaporkan. Meskipun ada dana APBD yang nganggur di bank sebesar Rp1,7 triliun di NTB. Tetapi Sudarmanto mengatakan NTB lumayan lebih baik dibandingkan daerah lain di Indonesia.

"Memang daerah-daerah yang belum menyerap dana Rp1,7 triliun karena kontraknya belum selesai, kegiatan belum dibayar. Dana ini untuk kegiatan rutin, gaji, belanja modal bukan DAK Fisik," terangnya.

Dikatakan ada dua hal yang harus diperbaiki Pemprov NTB dan 10 Pemda Kabupaten/Kota agar dana tidak menganggur di bank. Pertama, mempercepat pelaporannya dan kedua, mempercepat belanja atau pembayaran kegiatan yang telah dilaksanakan.

Ketika Menteri Keuangan merilis belanja APBN dan APBD, laporan dari seluruh Pemda sudah masuk. Ke depannya, kata Sudarmanto, Kemenkeu akan menyalurkan dana transfer sesuai kebutuhan bukan lagi dicairkan setiap bulan.

"Sekarang kita lagi bikin kebijakan bayarnya sesuai kebutuhan. Kalau butuhnya 10 kita kasih 10," tandas Sudarmanto.

Realisasi Pendapatan APBD Provinsi NTB sampai dengan 30 Juni 2022 mencapai Rp8,86 triliun atau 41,89 persen dari target. Dengan rincian Rp970,14 miliar dari pendapatan asli daerah (PAD).

Kemudian Rp7,87 triliun dari dana transfer. Terdiri dari transfer pusat sebesar Rp7,668 triliun dan Rp19,70 miliar dari lain-lain. Pendapatan transter pusat masih sebagai penyumbang terbesar pendapatan daerah dengan besaran 86,55 persen dari total pendapatan. Sementara PAD menyumbang 10,95 persen.