Pusat Gelontorkan Kurang Bayar DBH dan Tambahan DAU NTB Rp923 Miliar

13 Agu 2026, 11:56 WIB

Kota Mataram

Intinya Sih

Pemerintah Pusat menyalurkan Rp923,19 miliar kepada Pemprov NTB dan 10 pemda pada 7 Agustus 2026, berupa kurang bayar DBH hingga 2024 serta tambahan DAU 2026.
Dana terdiri atas Rp539,50 miliar kurang bayar DBH dan Rp383,69 miliar tambahan DAU, disalurkan melalui empat KPPN untuk memperkuat fiskal daerah serta penggajian ASN.
Kabupaten Bima menerima alokasi terbesar Rp277,94 miliar, disusul Lombok Timur Rp167,65 miliar; pemda diminta mempercepat pemanfaatan dana untuk ASN, layanan dasar, dan infrastruktur.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Mataram, IDN Times - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan menggelontorkan dana Rp923,19 miliar untuk Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten/kota. Ratusan miliar anggaran tersebut merupakan kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk 11 entitas Pemda di NTB.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Ratih Hapsari Kusumawardani, Kamis (13/8/2026) mengatakan pembayaran kurang bayar DBH dan tambahan DAU di wilayah NTB untuk memperkuat kapasitas fiskal dan penggajian ASN Daerah. Dia menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tanggal 7 Agustus 2026 telah membayarkan kurang bayar DBH sampai dengan 2024 dan tambahan DAU tahun anggaran 2026 kepada seluruh Pemda di wilayah NTB.

1. Penyaluran diproses empat KPPN di wilayah NTB
Kepala Kanwil DJPb NTB Ratih Hapsari Kusumawardani. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Ratih menyebutkan total anggaran yang dibayarkan mencapai Rp923,19 miliar dan disalurkan melalui Rekening Kas Daerah pada 11 Pemda. Penyaluran ini, kata dia, diproses oleh empat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yaitu KPPN Mataram, KPPN Selong, KPPN Sumbawa Besar, dan KPPN Bima.
Penyaluran anggaran tersebut terdiri dari kurang bayar DBH sebesar Rp539,50 miliar dan tambahan DAU tahun anggaran 2026 sebesar Rp383,69 miliar. Dia menjelaskan bahwa penyaluran kurang bayar DBH merupakan pemenuhan kewajiban Pemerintah Pusat atas selisih kurang penyaluran DBH yang mencakup komponen PPh, PBB, Cukai Hasil Tembakau, SDA Pertambangan, SDA Kehutanan, SDA Perikanan, dan SDA Panas Bumi.
Sedangkan penyaluran tambahan DAU dialokasikan untuk dua tujuan strategis Yaitu dukungan pemenuhan kebutuhan penggajian ASN Daerah. Serta dukungan peningkatan kapasitas fiskal daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
2. Rincian alokasi kurang bayar DBH dan tambahan DAU untuk 11 Pemda di NTB
Rincian alokasi kurang bayar DBH dan tambahan DAU 2026 untuk Pemprov NTB 10 Pemda kabupaten/kota di wilayah NTB. (Sumber: DJPb NTB)
Ratih merincikan alokasi kurang bayar DBH dan tambahan DAU untuk 11 Pemda di wilayah NTB. Adapun rinciannya sebagai berikut:
Kabupaten Bima
- Kurang Bayar DBH Rp75.043.063.000
- Tambahan DAU Rp202.894.179.000
- Total Alokasi Rp277.937.242.000
Kabupaten Lombok Timur
- Kurang Bayar DBH Rp75.938.829.000
- Tambahan DAU Rp91.708.231.000
- Total Alokasi Rp167.647.060.000
Kabupaten Dompu
- Kurang Bayar DBH Rp74.807.341.000
- Tambahan DAU Rp62.088.665.000
- Total Alokasi Rp136.896.006.000
Kabupaten Lombok Tengah
- Kurang Bayar DBH Rp77.645.247.000
- Tambahan DAU Nihil (Rp0)
- Total Alokasi Rp77.645.247.000
Kabupaten Lombok Barat
- Kurang Bayar DBH Rp46.422.580.000
- Tambahan DAU Rp26.686.208.000
- Total Alokasi Rp73.108.788.000
Kabupaten Sumbawa Barat
- Kurang Bayar DBH Rp62.203.372.000
- Tambahan DAU Nihil (Rp0)
- Total Alokasi: Rp62.203.372.000
Kota Bima
- Kurang Bayar DBH Rp56.375.862.000
- Tambahan DAU Nihil (Rp0)
- Total Alokasi Rp56.375.862.000
Kabupaten Sumbawa
- Kurang Bayar DBH Rp26.367.530.000
- Tambahan DAU Nihil (Rp0)
- Total Alokasi Rp26.367.530.000
Kabupaten Lombok Utara
- Kurang Bayar DBH Rp20.422.785.000
- Tambahan DAU Nihil (Rp0)
- Total Alokasi: Rp20.422.785.000
Pemerintah Provinsi NTB
- Kurang Bayar DBH Rp13.750.343.000
- Tambahan DAU: Nihil (Rp0)
- Total Alokasi: Rp13.750.343.000
Kota Mataram
- Kurang Bayar DBH Rp10.519.266.000
- Tambahan DAU Rp317.198.000
- Total Alokasi Rp10.836.464.000
3. Pemda diminta segera akselerasi pemanfaatan anggaran
Ribuan PPPK Paruh Waktu Pemprov NTB. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Ratih meminta Pemda di NTB untuk segera mengakselerasi pemanfaatan dana yang telah diterima. Khususnya untuk pemenuhan hak kepegawaian ASN, penguatan layanan dasar masyarakat, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif di NTB.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan NTB itu menambahkan bahwa sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan transfer fiskal ini diharapkan dapat terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi NTB yang solid sejalan dengan peran strategis APBN sebagai penggerak utama ekonomi daerah.