Pemprov NTB Siapkan BTT Rp16 Miliar untuk 5 Daerah Terdampak Bencana
Mataram, IDN Times - Pemprov NTB menggelontorkan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp16 miliar untuk menangani dampak bencana hidrometeorologi di lima kabupaten. Sejak awal Januari 2026, lima kabupaten diterjang bencana banjir bandang dan angin kencang di wilayah NTB yaitu Dompu, Bima, Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat.
"Kalau BTT yang disiapkan sesuai arahan pak gubernur ada Rp16 miliar untuk kebutuhan logistik, infrastruktur, terutama jembatan putus, akses jalan yang kita prioritaskan," kata Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin di Mataram, Jumat (16/1/2026).
1. Hitung kerugian akibat bencana
Sadimin mengatakan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) BPBD NTB masih menghitung jumlah kerugian akibat bencana hidrometeorologi. BPBD sudah mulai melakukan kalkulasi namun belum tuntas.
Apakah anggaran BTT sebesar Rp16 miliar dapat digunakan untuk memperbaiki rumah warga yang rusak? Sadimin mengatakan bisa jadi dapat ditangani menggunakan dana BTT. "Tapi nanti kita lihat kemampuan anggaran juga. Nanti coba kita hitung, ajukan berapa anggarannya," jelasnya.
2. Daerah langganan banjir
Terkait bencana banjir yang terjadi di wilayah Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, mantan Kepala Dinas PUPR NTB itu mengatakan disebabkan kerusakan di daerah hulu. Tuntutan lahan berkurang karena ditanami jagung.
Jika daerah hulu tak diperbaiki maka Sekotong akan tetap menjadi daerah langganan banjir. Dia mengajak masyarakat untuk sama-sama mengubah prilaku dengan tidak mengalihfungsikan hutan dan perbukitan menjadi lahan jagung.
"Kalau kepentingan sesaat seperti itu, harus mulai kita ubah. Karena dulu tidak pernah banjir, baru setelah empat, lima tahun terakhir ini ada banjir yang cukup parah," kata dia.
3. Naikkan status bencana menjadi tanggap darurat
Sebelumnya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memimpin rapat terbatas di ruang kerjanya pada Rabu (14/1/2026) untuk mempercepat pemulihan, terutama pada kerusakan infrastruktur dan normalisasi aliran sungai. Iqbal memerintahkan BPBD melakukan pendataan dan kajian teknis sebagai dasar percepatan penetapan Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat.
Pemda Kabupaten/kota yang telah memiliki SK Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi diminta segera menaikkan status menjadi tanggap darurat saat bencana terjadi. Sementara daerah yang belum memiliki SK Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi dapat langsung menetapkan SK tanggap darurat agar respons penanganan bencana tidak tertunda.
Penetapan status ini penting untuk memperkuat sinergi pendanaan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT), terutama dalam menangani kerusakan jalan, jembatan, saluran, dan penguatan tebing sungai. Rapat terbatas itu memastikan kesiapan BTT untuk mendukung penanganan dampak bencana, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.
Gubernur Iqbal memberi perhatian khusus terhadap potensi dan kejadian bencana di kabupaten/kota di Pulau Sumbawa. Kepala BPBD diminta mencermati setiap perkembangan dan memastikan penanganan dilakukan secara cepat dan akurat. Untuk mendukung sistem pelaporan cepat, Dia meminta agar seluruh elemen relawan diaktifkan secara optimal.
Termasuk Tagana, TRC BPBD, serta komunitas kebencanaan yang tumbuh di tengah masyarakat, sehingga informasi lapangan dapat diterima lebih cepat sebagai bagian dari kesiapsiagaan daerah. Fokus penanganan jangka pendek diarahkan pada pembersihan sedimentasi sungai, pengerukan saluran dan drainase, serta pembukaan akses jalan yang tertutup material banjir.
