BGN Tutup Sementara 23 Dapur MBG di NTB, 27 SPPG Dapat Peringatan

03 Mar 2026, 19:20 WIB

Muhammad Nasir

BGN Tutup Sementara 23 Dapur MBG di NTB, 27 SPPG Dapat Peringatan

Ketua Satgas MBG Provinsi NTB Fathul Gani. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

BGN menutup sementara 23 dapur MBG dan memberi SP-1 kepada 27 SPPG di NTB sebagai langkah tegas menjaga profesionalitas serta kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis.
Satgas MBG diminta memperketat pengawasan, memastikan SLHS dijalankan dengan benar, dan memberi peringatan keras agar pengelola tidak menurunkan kualitas atau melakukan mark up harga menu MBG.
Gabungan LSM NTB menemukan indikasi dugaan mark up anggaran pada program MBG, termasuk ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, rendahnya kualitas fasilitas, serta minimnya transparansi penggunaan dana publik.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Is this "Intinya Sih" helpful?

Mataram, IDN Times - Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sementara operasional 23 dapur makan bergizi gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di NTB. Selain itu, terdapat 27 SPPG mendapat surat peringatan pertama (SP-1).

Ketua Satgas MBG Provinsi NTB, Fathul Gani menegaskan BGN bersama Satgas MBG Provinsi NTB dan kabupaten/kota tetap profesional melakukan pengawasan supaya SPPG bekerja dengan baik dalam pelaksanaan program MBG.

"Dengan semakin banyaknya laporan masyarakat terhadap MBG ini, tentu menjadi atensi para pelaksana di lapangan untuk benar-benar profesional bekerja. Hingga saat ini sudah 23 SPPG yang dihentikan operasionalnya sementara serta 27 SPPG yang mendapatkan SP-1," kata Fathul di Mataram, Selasa (3/3/2026).

1. Satgas tingkatkan pengawasan dan memastikan SLHS dijalankan

Ombudsman RI Perwakilan NTB melakukan klarifikasi ke SPPG di Lombok Utara. (dok. Istimewa)

Fathul menyatakan Satgas MBG Provinsi NTB dan kabupaten/kota berkomitmen menyukseskan program MBG di daerah. Sesuai arahan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Satgas diminta untuk meningkatkan pengawasan serta memastikan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) benar-benar dijalankan dengan baik oleh pengelola SPPG.

Pemberian sanksi berupa penghentian operasional sementara dan SP-1 kepada pengelola SPPG di NTB sebagai bentuk keseriusan mengawal program MBG di NTB. Sehingga penerima manfaat mendapatkan MBG sesuai ketentuan.

"Penghentian operasional sementara 23 SPPG dan SP-1 kepada 27 SPPG ini mengindikasikan bahwa organ BGN dan Satgas di daerah tetap profesional dan menjalankan pengawasan dengan cukup baik," kata Asisten I Setda NTB ini.

2. Warning pengelola SPPG jangan mark up harga menu MBG

Ilustrasi siswa mendapatkan MBG pada salah satu sekolah di Kota Mataram. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Fathul juga memberikan warning kepada pengelola SPPG supaya jangan sekali-kali menurunkan kualitas serta mark up harga menu MBG yang disajikan kepada penerima manfaat. Jika ada SPPG yang melakukan tindakan tersebut, maka Satgas akan merekomendasikan ke BGN untuk pemberian sanksi.

Sebelumnya, gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat NTB menggelar hearing dengan Satgas MBG Provinsi NTB dan BGN Regional NTB pada Senin (2/3/2026). Mereka melakukan hearing terkait dugaan praktik mark up anggaran pada pelaksanaan program MBG di wilayah Pulau Lombok.

Wilayah yang menjadi perhatian dan pengawasan meliputi Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur. Hearing dilakukan sebagai respons atas banyaknya laporan, pengaduan, serta keluhan masyarakat yang merasa adanya ketidaksesuaian antara besaran anggaran yang dialokasikan dengan kondisi riil fasilitas dan pelaksanaan program MBG di lapangan.

3. Dugaan mark up anggaran menu MBG

Hearing gabungan LSM NTB dengan Satgas MBG Provinsi NTB dan BGN Regional NTB terkait adanya dugaan mark up anggaran MBG, Senin (2/3/2026). (IDN Times/Muhammad Nasir)

Berdasarkan hasil pemantauan langsung, komunikasi dengan masyarakat setempat, serta pengumpulan data awal, Gabungan LSM NTB menemukan sejumlah indikasi yang mengarah pada dugaan praktik mark up anggaran. Beberapa di antaranya meliputi ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan dengan nilai anggaran yang tercatat, kualitas material yang rendah, serta kondisi sarana dan prasarana MBG yang tidak mencerminkan besaran biaya yang diduga telah digelontorkan.

Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan minimnya keterbukaan informasi terkait rincian penggunaan anggaran, sehingga memunculkan kecurigaan adanya penyimpangan. Gabungan LSM NTB telah mengantongi beberapa bukti berupa dokumentasi foto yang dikirimkan langsung oleh masyarakat dan hasil peninjauan lapangan. Foto-foto tersebut memperlihatkan kondisi fasilitas MBG yang mengalami kerusakan, pengerjaan yang tidak rapi, material yang diduga tidak sesuai standar, serta kondisi bangunan yang dinilai tidak layak.

Data Satgas MBG Provinsi NTB per 1 Februari 2026, program MBG telah menjangkau hampir 1,9 juta orang. Di sektor pendidikan dasar, siswa SD kelas 1 hingga 3 menjadi kelompok terbesar dengan jumlah 278.009 jiwa, disusul oleh siswa SD kelas 4 hingga 6 sebanyak 266.110 jiwa.

Pada jenjang pendidikan menengah, program ini menjangkau 182.853 siswa SMP, 117.937 siswa MTs, serta total lebih dari 260.000 siswa di tingkat SMA, SMK, dan MA. Selain itu, program MBG juga menyasar 205.836 Balita, 88.814 anak PAUD, dan 117.827 anak TK. Kemudian Ibu Hamil 32.902 jiwa dan Ibu Menyusui 76.596 jiwa, 117.346 guru, 16.554 tenaga kependidikan, serta 8.194 kader Posyandu.